Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan transparansi yang konsisten dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 sebagai langkah krusial untuk menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara.
“Sejumlah praktik baik pada SPMB 2025 di sejumlah daerah harus mampu menjadi standar SPMB secara nasional. Sehingga dugaan praktik SPMB yang tidak transparan di beberapa daerah dapat segera diatasi,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/7/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari menanggapi beragam laporan praktik kecurangan dalam proses pendaftaran SPMB, seperti jual-beli kursi, penggunaan memo dari pejabat untuk siswa titipan, serta pemalsuan domisili.
Di tengah situasi itu, catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan sejumlah langkah terobosan dari penyelenggara SPMB yang dinilai mampu mendorong transparansi. Beberapa di antaranya adalah pelibatan siswa OSIS dalam proses pendaftaran dan kerja sama lintas instansi untuk mencegah kecurangan.
Di sejumlah wilayah, pemerintah daerah juga aktif membangun kolaborasi dengan sekolah swasta serta memberikan subsidi pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Upaya lain yang diapresiasi adalah hadirnya pos pengaduan yang aktif, ramah, dan terbuka, serta komitmen penyelenggara untuk mewujudkan proses seleksi bebas suap dan kecurangan.
Menurut Lestari, langkah-langkah inovatif dan berintegritas tersebut harus dijadikan komitmen bersama dan ditingkatkan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Ia menilai, keberhasilan daerah-daerah tertentu dalam menerapkan praktik SPMB yang baik harus dapat ditularkan ke daerah lain yang masih menghadapi kendala.
“Langkah-langkah baik dalam proses SPMB yang dilakukan sejumlah daerah harus mampu ditularkan kepada daerah lainnya yang masih menghadapi kendala,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.
Anggota Komisi X DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah pusat untuk menjembatani kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan seleksi masuk sekolah yang adil, transparan, dan akuntabel.
Sebagai Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah harus berkomitmen membangun sistem SPMB yang menjamin kemudahan akses pendidikan, sebagai bentuk nyata dari pemenuhan hak dasar setiap warga negara.
Sumber: fraksinasdem.org
