Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Ajbar, melontarkan kritik tajam kepada Kementerian Kehutanan terkait terhambatnya pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat akibat status kawasan hutan lindung yang membatasi akses transportasi masyarakat pedalaman.
Dalam Rapat Kerja di Gedung DPR RI, Selasa (14/4), Ajbar mengungkapkan keprihatinannya menyusul beredarnya video yang memperlihatkan seorang ibu di Kabupaten Mamuju terpaksa melahirkan di tengah jalan. Peristiwa tersebut terjadi karena akses menuju desa tidak dapat dibangun lantaran wilayahnya masuk dalam kawasan hutan lindung.
Ia menyebut kondisi tersebut terjadi di Desa Kopeang dan Desa Bela, Kabupaten Mamuju, di mana keterbatasan akses jalan berdampak langsung terhadap keselamatan warga. Menurutnya, situasi ini menjadi gambaran nyata bagaimana regulasi kawasan lindung dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Tak hanya di Mamuju, Ajbar juga mengungkap persoalan serupa di sejumlah wilayah lain di Sulawesi Barat, seperti kawasan Lenggo di Kabupaten Polewali Mandar, wilayah Upun di Kecamatan Alu, hingga Desa Besoangin dan Desa Ratte. Di berbagai titik tersebut, pembangunan infrastruktur jalan tidak dapat dilakukan karena terbentur aturan ketat terkait status kawasan hutan.
Menurut Ajbar, kondisi ini menjadi dilema serius, mengingat kebutuhan lahan untuk pembangunan akses jalan relatif kecil dan dalam banyak kasus tidak mencapai lima hektare. Namun, keterbatasan regulasi membuat pemerintah daerah maupun pusat tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan intervensi.
Ia pun mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah strategis dengan meninjau ulang status kawasan lindung, khususnya pada jalur-jalur yang menjadi akses vital bagi masyarakat di daerah terpencil.
Ajbar menegaskan bahwa kepentingan keselamatan warga tidak boleh dikalahkan oleh persoalan administratif. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih fleksibel agar pembangunan infrastruktur dapat segera direalisasikan, sehingga kejadian darurat seperti warga melahirkan di jalan tidak kembali terulang di masa mendatang.
