Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu akan difokuskan pada pembenahan sejumlah isu strategis yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, revisi tersebut tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi menjadi langkah komprehensif untuk memperkuat sistem demokrasi agar lebih adaptif terhadap dinamika zaman. Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian meliputi sistem pemilu, ambang batas pencalonan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu.
Ia menjelaskan bahwa pembenahan sistem pemilu diarahkan untuk menciptakan mekanisme yang lebih efektif dan representatif. Sementara itu, pengaturan ambang batas diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan keterwakilan rakyat dalam proses demokrasi.
Selain itu, digitalisasi dalam pelaksanaan pemilu menjadi salah satu fokus utama guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan dukungan sistem yang lebih modern, proses pemilu diharapkan dapat berlangsung lebih efisien sekaligus meminimalisir potensi kecurangan.
Doli menegaskan bahwa seluruh langkah pembenahan ini bertujuan untuk memperkuat integritas pemilu serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil demokrasi.
“Revisi RUU Pemilu ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem demokrasi Indonesia yang lebih modern, adil, dan dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.
Dengan pembaruan yang komprehensif, pelaksanaan pemilu ke depan diharapkan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu mencerminkan kedaulatan rakyat secara lebih utuh dan berkualitas.
