Jakarta, PR Politik – Komisi VII DPR RI mengadakan rapat kerja (raker) dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/3/25). Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari bank Himpunan Bank Negara (Himbara) serta beberapa bank swasta untuk membahas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana KUR yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Ia mengingatkan agar dana tersebut tidak disalahgunakan, terutama oleh para pengusaha yang mengalihkan pinjamannya untuk membeli barang impor dan menjualnya kembali di dalam negeri.
“Ini kan anomali. Padahal tujuan KUR itu sendiri adalah untuk memajukan UMKM. Sementara banjirnya produk impor adalah salah satu monster pembunuh bagi keberlangsungan UMKM di negeri ini,” tegas Lamhot di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Selasa (18/3).
Lamhot juga menyoroti dampak negatif membanjirnya produk impor murah di pasar domestik. Ia menjelaskan bahwa barang impor sering kali memiliki harga lebih kompetitif karena diproduksi dengan biaya yang lebih rendah, baik dari segi upah pekerja di negara asal maupun efisiensi produksi yang lebih tinggi. Akibatnya, produk lokal dari UMKM menjadi sulit bersaing di pasar, terutama dalam aspek harga.
Persoalan ini semakin diperburuk dengan kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai kualitas produk lokal. Banyak konsumen masih beranggapan bahwa barang impor memiliki kualitas lebih baik dibandingkan produk dalam negeri, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian.
“Barang impor yang lebih murah bisa menggoda konsumen untuk memilihnya, meskipun produk lokal yang dibuat oleh UMKM memiliki kualitas yang sebanding. Akhirnya yang dirugikan adalah para pengusaha UMKM itu sendiri,” jelasnya.
Dengan maraknya produk impor yang lebih murah di pasaran, permintaan terhadap produk lokal otomatis menurun. Situasi ini menyebabkan kesulitan bagi para pelaku UMKM dalam mempertahankan bisnis mereka dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.
“Inilah yang membuat para pengusaha UMKM mengalami kesulitan untuk bertahan dan berkembang,” kata Lamhot dengan tegas.
Oleh karena itu, Lamhot mendesak pemerintah, khususnya Menteri UMKM, untuk segera mencari solusi yang tepat guna mengatasi masalah ini agar tidak terus berlarut-larut.
“Kita harus memastikan bahwa marketplace diisi oleh produk-produk dalam negeri, bukan barang impor,” ujarnya.
Selain itu, dalam raker tersebut, Lamhot juga memberikan pandangannya terhadap Menteri UMKM, Maman Abdurahman. Menurutnya, Maman merupakan sosok yang selama ini banyak berkecimpung dalam dunia korporasi multinasional. Kini, dengan amanah sebagai Menteri UMKM, ia diharapkan dapat menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi nyata bagi sektor usaha mikro dan kecil.
“Jadi, harus kita dukung agar kinerja Kementerian UMKM sebagai mitra Komisi VII DPR bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
Sumber: kabargolkar.com
