Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Bantah Isu Merger Gerindra dan NasDem

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah adanya pembicaraan terkait penyatuan antara Partai Gerindra dan Partai NasDem. Ia menegaskan bahwa isu yang beredar tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.

Dasco mengaku pihaknya juga mempertanyakan asal-usul kabar mengenai rencana merger kedua partai tersebut.

“Kita juga apa namanya, begitu dengar juga kita bingung sebenarnya dari mana,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan bahwa Partai NasDem sebelumnya juga telah memberikan klarifikasi terkait isu tersebut, sehingga menurutnya tidak perlu ada spekulasi lanjutan.

“NasDem juga sudah duluan menjelaskan karena subjeknya NasDem, ya kita pikir sudah cukup,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, turut membantah adanya pembicaraan mendalam terkait wacana merger ataupun fusi dengan partai lain di internal partainya.

Menurut Saan, fokus Partai NasDem saat ini adalah memperkuat konsolidasi internal serta membangun struktur partai, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menegaskan bahwa gagasan yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bukanlah terkait merger partai, melainkan pembentukan political block atau blok politik.

Willy menjelaskan bahwa penggunaan istilah merger tidak tepat dalam konteks politik karena merupakan terminologi yang berasal dari dunia korporasi dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menurutnya, konsep political block merupakan bagian dari political engineering yang bertujuan membangun kerja sama strategis antarpartai secara lebih terarah, tidak sekadar bersifat transaksional, tetapi juga berorientasi pada kesinambungan kebijakan.

Ia juga menyoroti bahwa selama ini kerja sama politik kerap berhenti pada kepentingan elektoral semata. Padahal, dalam sistem presidensial, kolaborasi antarpartai seharusnya dapat dibangun lebih substantif guna mendukung stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Baca Juga:  Ketua Balitbang Golkar Yudhi Crishnandi Soroti Isu Presidential Threshold dalam Diskusi "Pancasila dan Demokrasi"

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru