Jakarta, PR Politik – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Sekretariat Jenderal resmi meluncurkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR) di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (22/9/2025). Langkah ini merupakan upaya penting untuk memperkuat integritas serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Peluncuran ini dihadiri oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi, Inspektur Jenderal Kemnaker Roni Dwi Susanto, Anggota III BPK RI Ahsanul Khaq, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, dan para Pejabat Tinggi Kemnaker lainnya.
Wamenaker dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas dan kepercayaan publik adalah fondasi organisasi modern, meskipun tantangan terhadap nilai-nilai tersebut semakin kompleks dalam bentuk penyuapan dan kecurangan.
“Penyuapan dan kecurangan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan publik. Karena itu, penerapan SMAP dan SIKENCUR penting untuk membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Wamenaker.
Ia menambahkan, implementasi efektif SMAP dan SIKENCUR memerlukan pemahaman mendalam atas potensi risiko, penerapan prinsip anti penyuapan dan kecurangan, serta yang terpenting adalah penguatan budaya integritas.
“Sistem sebaik apapun tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Karena itu, diperlukan keteladanan pimpinan, pembinaan SDM berkelanjutan, serta keberanian pegawai untuk melaporkan penyimpangan tanpa rasa takut,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa peluncuran SMAP dan SIKENCUR merupakan langkah awal pembenahan sistem internal Kemnaker sekaligus pesan kepada publik mengenai komitmen institusi.
“Tujuannya adalah membangkitkan kembali kesadaran anti penyuapan dan anti kecurangan, serta membantu organisasi menghadapi risiko integritas dengan mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Cris.
Kegiatan ini diikuti oleh 642 pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemnaker dan diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas.
sumber : Kemnaker RI
