Bogor, PR Politik – Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo membuka Rapat Lanjutan Reformasi Birokrasi Pertahanan Negara di Bogor, Rabu (20/8/2025). Acara yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setjen Kemhan ini berfokus pada pembahasan pengklasifikasian ancaman non-militer di kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan nasional.
Dalam sambutannya, Sekjen Kemhan menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak agar klasifikasi ancaman non-militer dapat dilakukan dengan tepat sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
“Ancaman yang dihadapi bangsa saat ini semakin kompleks, ditandai dengan situasi volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA) yang penuh ketidakpastian, kerumitan, serta perubahan cepat. Hal ini mencakup krisis ekonomi, krisis pangan, perubahan iklim, krisis kesehatan, hingga ketegangan geopolitik global,” ujar Letjen TNI Tri Budi Utomo.
Rapat ini menghadirkan sejumlah narasumber dan panelis dari berbagai latar belakang, termasuk Brigjen TNI Sanggam David M.T., Dr. Kris Wijoyo Soepandji, Dr. Steven T. Sambouw, dan Dr. Hendra Wulan. Peserta rapat berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terlibat dalam penanganan ancaman non-militer. Melalui koordinasi yang solid, diharapkan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dapat terus terjaga.
sumber : Kemhan RI
