Jakarta, PR Politik – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi dari hulu ke hilir agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat fungsi konservasi lingkungan.
“Industri bambu dalam negeri memiliki potensi besar untuk dikembangkan terutama pada sektor kerajinan furnitur konstruksi hingga bioindustri. Saat ini Kemenperin telah mengembangkan beberapa program strategis untuk mendukung pengembangan industri bambu nasional,” ungkap Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta (29/9).
Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, setelah kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyoroti adanya kesenjangan besar antara permintaan dan kapasitas produksi dalam negeri, yang menjadi peluang emas. Permintaan ekspor terhadap produk bambu bernilai tambah, seperti lantai kontainer, dapat mencapai 1.500 m³ per bulan, sementara kapasitas produksi domestik baru sekitar 30 m³ per bulan.
“Kesenjangan ini menjadi peluang besar bagi industri bambu nasional untuk berkembang lebih agresif,” jelasnya.
Selain ekspor, pasar domestik, terutama di sektor konstruksi kawasan wisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo, juga tumbuh pesat. Putu menjelaskan bahwa tingkat pengembalian investasi bangunan berbasis bambu jauh lebih cepat, hanya 3 tahun, dibandingkan konstruksi beton yang membutuhkan 6–7 tahun untuk Break Even Point (BEP).
Kunjungan ke DIY memetakan model ekosistem bambu terpadu yang melibatkan riset, komunitas, dan industri, termasuk BBSPJI-KB (alat pengujian furnitur), Sahabat BambuBoss (produksi bangunan dan penanaman 10.000 bibit per tahun), dan PT Bambu Nusa Verde (riset bioteknologi). Bahkan, terdapat Hutan Bambu seluas 3 hektar di Cangkringan, hasil reklamasi tambang pasir yang dikelola dengan konsep agroforestry untuk konservasi dan ketahanan pangan.
Hasil riset juga menunjukkan bahwa bambu lokal, khususnya bambu petung dan bambu apus, memiliki kualitas mekanik yang lebih unggul dibandingkan bambu moso dari Tiongkok, menunjukkan potensi Indonesia menjadi pemain utama di pasar global.
Putu menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah untuk ekosistem bambu berkelanjutan. Kemenperin sedang menyiapkan insentif investasi seperti program restrukturisasi mesin dan peralatan, serta subsidi bunga pinjaman sebesar 5% melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
Inisiasi strategis lainnya adalah pembuatan pusat logistik bahan baku bambu untuk mempermudah akses dan menekan biaya produksi bagi pelaku usaha. Selain itu, Akademi Komunitas Bambu akan dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM.
“Industri bambu tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan. Ini sejalan dengan target Uni Eropa untuk meningkatkan penggunaan material konstruksi carbon storing hingga 30% pada tahun 2030. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemasok utama,” tutup Putu.
sumber : Kemenperin RI
