Jakarta, PR Politik – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan dukungannya terhadap pemeriksaan laporan keuangan semester II tahun 2025 yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini ditandai dengan Entry Meeting di Kantor Pusat Kemenhub pada Senin (25/8). Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara BPK sebagai pemeriksa dan Kemenhub sebagai objek pemeriksaan.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa Kemenhub siap bekerja sama. “Kemenhub siap mendukung kelancaran pemeriksaan dan berharap hasilnya dapat menjadi koreksi yang konstruktif bagi Kemenhub agar terus berbenah. Pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi juga sarana evaluasi bersama untuk terus memperbaiki kinerja. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar jargon, melainkan pondasi utama dalam menjalankan amanah negara,” ujar Menhub Dudy.
Pemeriksaan BPK akan mencakup beberapa area, termasuk Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Perhubungan Laut, pembangunan fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN, Proving Ground BPLJSKB Bekasi, serta kesiapan transportasi untuk mendukung program ketahanan pangan.
Menhub Dudy melaporkan bahwa realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut menunjukkan kinerja positif. Pada 2023, target PNBP sebesar Rp4,4 triliun terealisasi Rp4,9 triliun. Lalu pada 2024, target Rp4,8 triliun terealisasi Rp6,1 triliun. Per 20 Agustus 2025, target PNBP tahun ini sebesar Rp5,3 triliun telah tercapai Rp4,1 triliun.
Dari sisi pembangunan, Kemenhub telah menyelesaikan fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi berstandar internasional. Selain itu, Kemenhub juga mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam ketahanan pangan dengan mengalokasikan subsidi angkutan logistik sebesar Rp1,93 triliun pada DIPA 2025.
Sebagai bentuk komitmen, Menhub Dudy mengajak seluruh jajaran Kemenhub untuk bersikap kooperatif dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Berkat komitmen ini, Kemenhub telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut. Tingkat penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK pada Kemenhub mencapai 86,87% hingga semester II 2024, berada di atas rata-rata nasional.
sumber : Kemenhub RI
