Jakarta, PR Politik – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menghadiri rapat koordinasi tingkat tinggi mengenai evaluasi menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat pleno tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Jakarta. Agenda krusial ini dikunci untuk memastikan agar program prioritas nasional tersebut berjalan tepat sasaran, akuntabel, berkualitas, serta bersih dari celah malafidat operasional.
Usai sirkuit pertemuan tertutup itu rampung, ia memaparkan bahwa seluruh kementerian teknis terkait telah mencapai draf kesepakatan untuk mempercepat penataan hulu-hilir sistem logistik pangan nasional ini.
“Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini, kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya,” ujarnya kepada barisan awak media massa, Kamis (11/06).
Ia memberikan garansi politik bahwa seluruh aspek layanan pemenuhan pangan hibrida ini wajib tunduk pada standardisasi mutu yang ketat. Aturan tersebut berlaku mutlak bagi seluruh rantai pasok, termasuk proses produksi dan distribusi yang digawangi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah.
Menanggapi draf rumor yang berembus mengenai isu kepemilikan instalasi SPPG di lapangan, Prasetyo Hadi melempar teguran keras. Ia menegaskan bahwa fokus pengawasan pemerintah tidak mengisolasi subjek pemilik, melainkan mengunci kepatuhan total terhadap dokumen prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure).
“Semua itu harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, dan sesuai dengan prosedur. Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG gitu, pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan,” tegasnya membongkar draf pengawasan siber dan lapangan.
Lebih mendalam, sirkuit rapat koordinasi tersebut juga membedah peta jalan perluasan jangkauan MBG ke yurisdiksi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Langkah akselerasi ini dibidik sebagai draf peluru kendali pemerintah untuk mengikis ketimpangan asupan nutrisi di wilayah pelosok tanah air.
“Tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus, untuk kita segera prioritaskan juga di daerah 3T untuk bisa secepatnya saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis ini,” urainya.
Bukan hanya wilayah geografi terpencil, dalam dua pekan terakhir pemerintah mencatat adanya lonjakan signifikan pada draf kuantitas penerima manfaat dari klaster rentan 3B, yakni kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
“Ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat [MBG] untuk istilahnya 3B; untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun (balita),” sambungnya merinci draf data demografi penerima bantuan.
Menariknya, restrukturisasi tata kelola MBG ini diklaim andal memangkas draf kebutuhan fiskal negara tanpa mengurangi mutu kalori yang disajikan. Pihak Istana kini tengah merajut komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan serta Badan Gizi Nasional (BGN) guna merumuskan angka efisiensi anggaran terbaru.
“Dari hasil perhitungan, kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN,” akunya melempar draf rencana kalkulasi finansial tersebut.
“Proses pengawasan, perbaikan, dan monitoring itu kan dilakukan setiap hari,” pungkasnya mengunci rilis medianya.
Sirkuit evaluasi ini terpantau dihadiri oleh barisan elite kabinet, di antaranya Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Kehadiran komando lengkap ini mengirimkan sinyal kuat bahwa proyek MBG berada di bawah kendali pengawasan siber dan fisik yang ketat demi mengeliminasi potensi munculnya malafidat birokrasi di lapangan.
sumber : Kemensetneg RI
