Jakarta, PR Politik (14/12) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengingatkan Pemerintah bahwa cita-cita swasembada pangan tidak boleh membuat mereka ‘tutup mata’ terhadap berbagai persoalan mendasar mengenai pangan, khususnya ketergantungan pada impor pangan.
Menurut Johan, Pemerintah harus menghindari terjadinya ‘naturalisasi pangan’ demi mencapai swasembada. “Istilah naturalisasi ini populer ketika pemain sepak bola asing berubah menjadi WNI. Kita khawatir ini juga terjadi pada produk pangan, di mana misalnya sapi Brazil dinaturalisasi jadi sapi Indonesia demi program swasembada,” ujarnya.
Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, tidak pernah terjadi peningkatan produksi pangan yang signifikan di tanah air, sehingga dampaknya selalu mengandalkan impor. “Sebagai gambaran, tahun 2024 saja, impor beras telah meroket 121%. Demikian juga dengan produk pangan lainnya. Ketika tidak ada terobosan baru untuk menekan laju impor dan meningkatkan produksi pangan, maka yang terjadi adalah ‘naturalisasi produk pangan’, di mana produk pangan impor yang masuk dinaturalisasi sebagai pangan dalam negeri. Jangan sampai hal ini terjadi, mengingat negara kita adalah negara agraris yang besar,” ucap Johan.
Johan juga menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berdampak pada meningkatnya kebutuhan susu dan daging, padahal sebelumnya juga memang kurang produksinya di dalam negeri. Situasi ini tidak boleh membuat pemerintah tidak punya cara untuk memenuhinya selain impor dari luar. “Saya melihat harus ada kebijakan tegas untuk memberdayakan dan mengoptimalkan potensi pangan dalam negeri jika kita serius untuk swasembada. Misalnya, solusi pangan untuk program MBG ini adalah konsumsi ikan dan pangan lokal yang memenuhi standar gizi seimbang,” usul Johan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan Terowongan Silaturahim yang Hubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral
Johan Rosihan juga menyatakan keprihatinan melihat bahwa impor pangan pokok seperti beras telah mencapai 13,15 juta ton selama era Jokowi. Demikian juga komoditas pangan lainnya, seperti 97% kedelai berasal dari impor, 82% susu impor, dan 70% gula impor. Johan menilai bahwa program food estate harus jujur diakui telah gagal, dan meminta agar pemerintah memberikan keberpihakan kepada petani agar menjadi aktor utama dalam mencapai swasembada pangan.
Johan menegaskan bahwa target swasembada pangan perlu diperjelas oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya naturalisasi pangan. “Kita harus belajar dari kegagalan era Jokowi. Maka target swasembada ini harus jelas, seperti setiap tahun ada progres mengurangi impor pangan, peningkatan produktivitas setiap tahun secara nasional, meninggalkan pola food estate, dan beralih kepada pertanian presisi dan spesifik lokasi. Yang paling penting, harus ada peningkatan kesejahteraan petani setiap tahun. Saya kira inilah target swasembada yang harus kita kejar selama lima tahun ke depan,” tutup Johan Rosihan.
Sumber: fraksi.pks.id
