Isu HAM Jadi Fokus Komisi XIII DPR RI, Mohamad Sohibul Iman Soroti Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Mohamad Sohibul Iman | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Mohamad Sohibul Iman, menegaskan bahwa isu penegakan hak asasi manusia (HAM), terutama yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, kini menjadi perhatian utama Komisi XIII.

Hal ini disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/05).

Menurut Sohibul, Komisi XIII memiliki peran strategis dalam pembentukan sistem hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa berbagai kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini, seperti di Nduga dan Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi pemicu meningkatnya fokus terhadap perlindungan kelompok rentan.

“Sekarang yang paling banyak adalah dalam konteks penegakan HAM karena banyak kejadian-kejadian seperti kekerasan terhadap anak-anak, seperti yang terjadi di NTT, di Nduga, dan juga kekerasan terhadap perempuan. Itu yang menjadi isu sekarang di komisi kami,” ujar Sohibul.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Komisi XIII saat ini aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang bergerak dalam bidang advokasi HAM, khususnya yang memfokuskan perhatian pada perlindungan perempuan dan anak.

“Kami banyak beraudiensi dengan para penggerak hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dan anak,” tuturnya.

Menjelang masa reses, Sohibul menyampaikan rencananya untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna membangun komunikasi dengan masyarakat dan konstituen. Menurutnya, masa reses bukan sekadar ajang menyampaikan informasi politik nasional, tetapi juga merupakan waktu penting untuk menyerap aspirasi publik.

“Kita menyampaikan apa-apa yang terjadi dalam konteks perpolitikan nasional kepada masyarakat dan juga menyerap aspirasi mereka, apa kira-kira yang menjadi harapan dari mereka untuk diperjuangkan di DPR,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa dialog langsung dengan konstituen merupakan bagian penting dari kerja politik yang tidak hanya memperlihatkan komitmen, tetapi juga bentuk akuntabilitas kepada rakyat yang diwakili.

Baca Juga:  Komisi II DPR RI Tegaskan Kepri Sebagai Garda Depan NKRI

 

Sumber: fraksi.pks.id

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru