New York, PR Politik – Mengawali rangkaian Pekan Tingkat Tinggi (High Level Week/HLW) Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-80, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono, menghadiri side event peluncuran Deklarasi Global Pelindungan Personel Kemanusiaan di Markas Besar PBB, New York, pada (21/9).
Deklarasi ini merupakan inisiasi dari Ministerial Group for the Protection of Humanitarian Personnel yang terdiri dari sembilan negara, di mana Indonesia menjadi salah satu penggagasnya. Sebanyak 104 negara, termasuk Indonesia, menyatakan dukungan mereka terhadap dokumen penting ini.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menegaskan pentingnya akuntabilitas yang tegas atas setiap serangan terhadap personel kemanusiaan yang bertugas di wilayah konflik. Ia menekankan perlunya menghentikan impunitas dalam kasus-kasus tersebut.
“Kita perlu memastikan tidak ada impunitas dan standar ganda dalam menuntut pertanggungjawaban atas gugurnya para personel kemanusiaan, khususnya di Gaza. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan,” tegas Menlu Sugiono.
Deklarasi yang didukung Indonesia ini menekankan empat langkah praktis utama: (1) kepatuhan pada Hukum Humaniter Internasional; (2) fasilitasi akses kemanusiaan; (3) penyelarasan upaya pelindungan di tingkat internasional, nasional, dan lokal; serta (4) akuntabilitas atas pelanggaran terhadap personel kemanusiaan. Deklarasi ini juga ditujukan untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja maupun menjadi relawan di badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan lain di Gaza, Sudan, serta wilayah konflik lainnya.
“Para personel kemanusiaan tidak boleh menjadi target. Tanggung jawab kita tidak berhenti pada tanda tangan deklarasi, melainkan pada implementasi nyata. Indonesia siap berkontribusi dan mengajak dunia untuk bersama-sama menghentikan impunitas,” pungkas Menlu Sugiono.
Dokumen deklarasi ini telah ditandatangani dan akan terbuka untuk ditandatangani oleh seluruh negara anggota PBB.
sumber : Kemlu RI
