Jakarta, PR Politik – Indonesia resmi ditetapkan sebagai Ketua Developing-8 (D-8) Organization for Economic Cooperation untuk periode 2026–2027. Kepemimpinan ini akan dimulai pada 1 Januari 2026, dengan seremoni serah terima jabatan yang dijadwalkan berlangsung pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 D-8 di Jakarta, April 2026 mendatang.
Pengumuman ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Tri Tharyat, dalam forum diskusi “Ngobras” di Jakarta, Jumat (19/12). Keketuaan ini dipandang sebagai momentum emas untuk memperkokoh posisi Indonesia di antara negara-negara berkembang (Global South).
D-8 terdiri dari sembilan negara berkembang yakni Azerbaijan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Türkiye. Organisasi ini memiliki pengaruh global yang signifikan dengan cakupan geografis yang luas dari Asia Tengah hingga Afrika.
-
Populasi: Mewakili sekitar 1,3 miliar penduduk dunia.
-
PDB Kolektif: Mencapai total USD 5,1 triliun.
-
Perdagangan Intra-D-8: Mencatat angka kurang lebih USD 157 miliar.
“D-8 adalah forum ekonomi strategis Global South. Di tengah dinamika geopolitik dan tantangan multilateralisme, keketuaan Indonesia di D-8 akan menjadi sarana penting untuk memperkuat kesetaraan, solidaritas, dan kerja sama ekonomi yang konkret,” ujar Dubes Tri Tharyat. Ia menambahkan bahwa proyeksi internasional memposisikan anggota D-8 sebagai kekuatan ekonomi utama dunia pada tahun 2050.
Mengusung tema Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity and Cooperation for Shared Prosperity, Indonesia berupaya menyelaraskan kerja sama ekonomi dengan nilai-nilai Dasasila Bandung.
Beberapa pilar utama yang akan didorong oleh Indonesia meliputi:
-
Integrasi Ekonomi & Perdagangan: Memperlancar arus barang antaranggota.
-
Ekonomi Halal: Pengembangan ekosistem produk halal sebagai kekuatan pasar baru.
-
Ekonomi Biru & Transisi Hijau: Menghadapi tantangan perubahan iklim melalui inovasi berkelanjutan.
-
Transformasi Digital: Meningkatkan konektivitas lintas batas melalui teknologi.
Selain pertemuan tingkat Pejabat Tinggi dan Menteri Luar Negeri, Indonesia akan menghadirkan beberapa agenda pendukung yang krusial pada puncak KTT April 2026 nanti, di antaranya:
-
Sesi Khusus Palestina: Sebagai bentuk komitmen kemanusiaan dan solidaritas politik anggota D-8.
-
Business and Investment Forum: Wadah untuk memperluas jejaring sektor swasta.
-
Halal Expo: Platform promosi industri halal global.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga memperkenalkan logo keketuaan yang terinspirasi dari simbol kompas dan cahaya penuntun (jyoti), melambangkan optimisme dan persatuan arah pembangunan yang inklusif.
“Adanya MoU di bidang migas dan energi akan membuka peluang kerja sama yang lebih besar antara kedua negara di bidang energi,” pungkasnya menutup pernyataan terkait potensi kerja sama sektoral yang bisa dioptimalkan selama kepemimpinan Indonesia.
sumber : Kemlu RI
