Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan bahwa dalam masa sidang DPR kali ini, terdapat dua isu strategis yang menjadi fokus utama pembahasan bersama mitra kerja Komisi VIII, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan PKS Legislative Report, di mana Hidayat menjelaskan bahwa kedua isu tersebut adalah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini beserta revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta realisasi program Sekolah Rakyat yang dijalankan Kementerian Sosial atas arahan Presiden Prabowo.
Ia menekankan bahwa kedua agenda ini memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan karena itu memerlukan pengawasan serta perhatian serius dari DPR RI.
“Ada dua yang paling utama dibahas oleh Komisi 8 dalam masa sidang kali ini. Dengan Kementerian Sosial, kita membahas mengenai realisasi program Sekolah Rakyat, dan dengan Kementerian Agama serta Badan Penyelenggara Haji, kita fokus pada evaluasi program haji serta revisi undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh,” ujarnya.
Terkait dengan penyelenggaraan haji, Hidayat menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh, mulai dari aspek pelayanan, manajemen kuota, hingga biaya perjalanan haji. Evaluasi ini menurutnya sangat penting untuk dijadikan dasar dalam pembahasan revisi undang-undang yang saat ini sedang disusun bersama pemerintah.
“Kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih baik dan transparan, serta berpihak kepada kepentingan jamaah,” tegasnya.
Sementara itu, mengenai program Sekolah Rakyat, Hidayat menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Kementerian Sosial, sebagai upaya memperluas akses pendidikan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa program tersebut harus dijalankan secara substantif dan bukan sekadar formalitas.
“Program ini harus dikawal dengan baik agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya. Ia menekankan bahwa program ini harus mampu menjangkau kelompok rentan dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis pada pemberdayaan sosial, guna memutus rantai kemiskinan.
Menutup pernyataannya, Hidayat menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan terhadap mitra kerja, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, sosial, dan keagamaan.
“Agar semua kementerian dapat melaksanakan amanah dan tugasnya dengan yang lebih baik untuk kemaslahatan umat, rakyat dan Negara,” tutupnya.
Sumber: fraksi.pks.id
