Hendry Munief: Efisiensi Anggaran Harus Mendukung Sektor Produktif

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief | Foto: Istimewa

Jakarta, PR Politik – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dinilai banyak disalahartikan oleh jajaran kementerian dan lembaga setingkat menteri. Sejatinya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan sektor produktif.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, yang juga anggota Komisi VII DPR RI, menegaskan bahwa semangat Presiden adalah untuk membawa bangsa ini semakin mandiri dan berlari kencang menuju negara maju.

“Yang kita maknai dari kebijakan presiden ini adalah keinginan agar Indonesia lebih maju dan kuat ke depannya. Maka, beliau menginstruksikan adanya efektivitas birokrasi sehingga anggaran yang ada benar-benar terserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan kemajuan,” terang Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini saat dihubungi, Jumat (14/2/2025) pagi.

Salah satu output yang diharapkan dari kebijakan ini adalah agar sektor produktif, seperti UMKM, perindustrian, dan pariwisata, semakin diperhatikan dan berkembang.

“Maka, kita minta para pejabat negara dan daerah jangan salah tafsirkan Inpres itu. Di situ jelas apa saja yang boleh diatur ulang anggarannya. Ada 16 item. Kita berharap hasil efisiensi ini membuat sektor produktif semakin menggeliat, birokrasi semakin ramping, hingga apa yang diharapkan Presiden terealisasi,” tegas Hendry Munief.

Hendry menekankan bahwa sektor produktif, khususnya UMKM, merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Banyak program pemerintah yang selama ini telah menyasar dan meningkatkan produktivitas UMKM.

Apalagi dengan kondisi perekonomian nasional yang belum stabil, kebijakan ini menjadi sangat penting agar tidak membahayakan masa depan ekonomi negara. Ancaman produk luar, disrupsi ekonomi, hingga ketidakpastian perekonomian global harus dikelola dengan baik.

“Selain itu, sektor perindustrian juga krusial. Kita harus menjaga agar kebijakan di sektor ini terus berjalan, termasuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, menjaga iklim investasi, serta mendukung industri kecil, menengah, dan digital. Semua ini penting bagi perekonomian nasional,” lanjut Hendry Munief yang juga Ketua Perhimpunan Peniaga Tanah Melayu (P2TM) Provinsi Riau.

Baca Juga:  Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun Tegaskan Penetapan Adies Kadir Calon Hakim MK Sesuai Prosedur

 

Sumber: fraksi.pks.id

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru