Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari reformasi ekonomi yang progresif dan berani, serta sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen membongkar sistem tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tepat dan berani. Ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih efisien dan transparan,” ujar Hanif di Jakarta, Kamis (10/3/2025).
Meski demikian, Hanif mengingatkan bahwa kebijakan liberalisasi impor tidak bisa dilepaskan begitu saja tanpa pengaman dan kebijakan penyeimbang. Negara, menurutnya, tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri agar tidak terpinggirkan dalam persaingan pasar bebas yang belum sepenuhnya adil.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional, terutama yang selama ini menopang kebutuhan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup karena banjir produk impor murah,” tegasnya.
Hanif, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2014–2019, menambahkan bahwa pemerintah perlu mempercepat penguatan sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang substitusi impor. Langkah ini dinilai krusial dalam mewujudkan kemandirian ekonomi jangka panjang.
“Jangan hanya bicara soal membuka pintu, tapi juga soal menyiapkan dapur sendiri. Penguatan industri substitusi impor adalah kunci kemandirian ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Menanggapi strategi pemerintah yang memperluas impor dari Amerika Serikat dalam rangka menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif menilai pendekatan tersebut realistis secara diplomatik, tetapi tetap harus diarahkan secara strategis agar tidak melemahkan ketahanan ekonomi nasional.
“Impor harus selektif dan bersifat komplementer, bukan substitusi terhadap apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kita bisa memperluas hubungan dagang, tapi tetap dengan keberpihakan pada industri dan petani kita sendiri,” kata Hanif.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menegaskan pentingnya menjadikan kebijakan penghapusan kuota impor ini sebagai bagian dari strategi negosiasi dagang yang adil dan saling menguntungkan. Jika Indonesia membuka akses pasar bagi produk negara mitra, maka akses pasar ekspor Indonesia pun harus diperjuangkan agar terbuka secara setara.
“Langkah Presiden sudah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keberpihakan terhadap pembangunan industri nasional,” pungkas Hanif.
Sumber: fraksipkb.com
