Jakarta, PR Politik (14/12) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti, menilai bahwa bencana yang terus berulang di akhir tahun sebenarnya dapat diantisipasi jauh-jauh hari. Ia mengingatkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki irisan kerja dengan Kementerian PUPR, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Bencana yang ada di Jawa Tengah memiliki irisan kewenangan dengan BBWS Pemali Juana, yang merupakan pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertugas mengelola sumber daya air di Wilayah Sungai (WS) Jratunseluna,” ujar Haeny saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII ke Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Surahmat Hidayat Soroti Peningkatan Kasus DBD di Jawa Barat dan Pentingnya Tindakan Preventif
Ia menjelaskan bahwa penanganan sungai dan anak sungai yang melintasi antarkota dan kabupaten dalam satu provinsi berada di bawah kebijakan BBWS. “Sedangkan untuk aspek kebencanaannya, jika tidak ditangani secara komprehensif, maka yang terjadi adalah pengulangan dan kerugian material dan immaterial,” tambahnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini mendorong pembentukan peta mitigasi bencana, khususnya terkait hidrometeorologi. Ia menekankan bahwa pembentukan peta bencana tersebut harus melibatkan dua kementerian koordinator. “Saya ulangi, jika tidak ditangani seperti itu, akan ditangani secara sporadis,” tegasnya.
Baca Juga: Ananda Tohpati Gelar Program Screening Mamografi untuk Masyarakat Kota Bogor
Di sisi lain, Haeny Relawati juga menyoroti kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, peringatan bencana dari BMKG perlu ditingkatkan agar dapat menjadi kebijakan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.
“Saya lihat di Jepang, mereka sudah tegak lurus dengan antisipasi sehari-hari. Jadi, sinergisitas ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh kementerian-kementerian tertentu, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sinergis,” tutupnya.
