Batam, PR Politik – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan bahwa kesuksesan program strategis nasional Sekolah Rakyat sangat bergantung pada integritas para pemimpin daerah. Bupati, wali kota, hingga gubernur disebut sebagai figur penentu dalam menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan untuk mendapatkan akses pendidikan gratis berkualitas.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Kota Batam, Selasa (20/1). Ia menggarisbawahi bahwa wewenang verifikasi akhir calon siswa berada di tangan kepala daerah sebelum data tersebut diajukan ke pusat.
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, walikota dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” katanya di hadapan para kepala daerah.
Berbeda dengan institusi pendidikan pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak membuka proses pendaftaran mandiri. Pemerintah secara proaktif menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam kategori Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses asesmen dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan pendamping PKH, Kemendikdasmen, Dinas Sosial, hingga BPS di tingkat daerah.
“Setelah tiga-tiganya setuju, (hasil asesmen) dinaikkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan baru disampaikan ke saya, akan kita pastikan sekali lagi. Kalau sudah benar semua (datanya), saya tanda tangan. Resmilah dia jadi siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini dirancang sebagai solusi komprehensif. Selain pendidikan gratis, siswa juga mendapatkan fasilitas Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak hanya berhenti pada siswa, orang tua murid juga akan diberdayakan melalui keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih.
Mengingat tingginya nilai manfaat program ini, Gus Ipul memberikan peringatan keras kepada para kepala daerah agar menjaga transparansi dalam proses seleksi.
“Jadi jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini,” tegasnya.
Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi dengan total 15.945 siswa. Untuk memperkuat cakupan tersebut, tahun 2026 ini pemerintah telah memulai pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di 104 lokasi di seluruh Indonesia.
“Mari saya mengajak dengan segala hormat pada seluruh bupati untuk bersama-sama kita tindak lanjuti di lapangan,” pungkasnya mengajak sinergi pemerintah daerah dalam menyukseskan agenda prioritas ini.
sumber : Kemensos RI
