Jakarta, PR Politik – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Selatan untuk terlibat aktif dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal ini ditekankan guna memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun.
Dalam audiensi bersama Kepala Dinas Sosial se-Kalimantan Selatan di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (27/1), Gus Ipul menegaskan bahwa tanggung jawab pengawasan bansos adalah tugas kolektif.
“Jangan dianggap ini bansos pusat atau bansos daerah. Kita awasi bersama. Bantuan itu langsung ke rekening penerima manfaat dan tidak boleh disalahgunakan oleh siapa pun,” tegasnya.
Penyaluran bansos kini sepenuhnya merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS. Mengingat sifat data yang dinamis, Gus Ipul meminta daerah sigap melakukan pemutakhiran karena kondisi ekonomi dan status kependudukan warga yang berubah setiap harinya.
“Data ini tiap hari berubah, karena setiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, ada yang tiba-tiba jadi kaya, ada yang tiba-tiba jadi miskin,” ujarnya.
Belajar dari pilot project digitalisasi bansos di Banyuwangi tahun 2025, Kemensos optimis dapat menekan angka margin kesalahan data secara signifikan.
“Setelah diuji di lapangan, tingkat kesalahannya bisa ditekan jauh lebih rendah, dan target kita ke depan adalah menurunkan error data di bawah 10 persen, supaya bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” katanya.
Gus Ipul juga mengubah paradigma penyaluran bansos. Ke depan, bantuan tidak lagi diberikan secara otomatis terus-menerus, melainkan melalui evaluasi bertahap setiap triwulan. Tujuannya adalah mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) untuk segera mandiri.
“Bansos itu sifatnya sementara, tujuan akhirnya adalah agar penerima manfaat bisa berdaya dan mandiri, tidak terus menerus bergantung pada bansos,” katanya.
Selain bansos, pertemuan tersebut membahas penguatan fasilitas layanan dasar seperti rumah singgah bagi 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS) serta keberlanjutan program Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan. Gus Ipul menjamin penentuan siswa program tersebut dilakukan secara ketat berbasis data tanpa intervensi pihak luar.
Menutup audiensi, Mensos menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. “Kita harus gandeng tangan. Kementerian Sosial tidak akan meninggalkan daerah. Semua program ini hanya bisa berjalan kalau pusat dan daerah bergerak bersama,” pungkasnya.
sumber : Kemensos RI
