Jakarta, PR Politik – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, menyambut positif wacana penunjukan provinsi penyangga guna mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini diambil sebagai strategi efisiensi ekonomi agar pembangunan infrastruktur olahraga tidak menjadi beban yang terbengkalai pasca-kejuaraan.
Menpora Erick menegaskan bahwa meskipun wacana ini menguat, dirinya tetap menunggu keputusan resmi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebelum menerbitkan payung hukum.
“Saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI-nya, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana,” ujarnya di Graha Kemenpora, Jumat (20/2) sore.
Dalam pertemuan dengan Ketum KONI Marciano Norman, Menpora menjelaskan adanya kesepakatan untuk memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia. Hal ini sejalan dengan kerja sama bersama Kementerian Dalam Negeri yang menekankan pada optimalisasi aset negara tanpa harus membangun venue baru yang berisiko tidak maksimal pemanfaatannya di masa depan.
“Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri yang kemarin sudah ditandatangani, banyak juga fasilitas yang tidak maksimal, termasuk juga fasilitas olahraga. Salah satunya tidak ada venue baru,” sebutnya.
Erick menambahkan bahwa tren membatasi pembangunan fasilitas megah yang bersifat sementara kini tengah menjadi standar internasional, termasuk pada persiapan Olimpiade di Brisbane, Australia. Strategi ini dianggap lebih sehat secara ekonomi bagi negara.
Untuk NTT dan NTB, wacana ini akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KONI. Konsepnya, tuan rumah utama tetap berada di kedua provinsi tersebut, namun didukung oleh sistem pendukung (supporting system) dari wilayah lain yang sudah memiliki fasilitas mumpuni.
“Di situlah kita bicara apakah nanti NTT-NTB juga akan bersama KONI mengadakan rakornas untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system. Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan,” terangnya.
Menpora menekankan pentingnya prosedur administrasi yang tepat dalam penetapan tuan rumah tambahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum atau temuan audit pemerintahan di kemudian hari.
“Suratnya memang belum saya keluarkan. Kalau mereka sudah (memutuskan), baru saya keluarkan. Karena memang payung hukumnya harus ada. Jangan sampai nanti saya mengeluarkan surat atau menunjuk-nunjuk dari KONI, ternyata nanti secara audit pemerintahan menjadi isu baru ke depannya,” urainya.
sumber : Kemenpora RI
