Jakarta, PR Politik – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen PPN/Waka Bappenas) RI, Febrian Alphyanto Ruddyard. Pertemuan kedinasan tersebut digelar di Ruang Kerja Wamenhan, Gedung Sudirman, Jakarta, Senin (25/5).
Pertemuan tingkat tinggi ini didesain khusus untuk mengonsolidasikan serta mempercepat berbagai program strategis nasional. Fokus utamanya bersinggungan langsung dengan pengelolaan aset pertahanan negara, optimalisasi infrastruktur perhubungan, hingga ekspansi ekosistem industri kedirgantaraan nasional.
Agenda utama dalam diskusi tersebut membedah cetak biru rencana reaktivasi dan optimalisasi komersialisasi sejumlah bandar udara di Pulau Jawa, di antaranya Bandara Husein Sastranegara di Bandung dan Bandara Adi Sutjipto di Yogyakarta. Langkah ini diambil guna mengejawantahkan arahan langsung dari Presiden RI dalam mendongkrak konektivitas wilayah.
Terkait kebijakan pemanfaatan bersama (joint-use) pangkalan udara (lanud) TNI Angkatan Udara untuk penerbangan sipil komersial tersebut, Kementerian Pertahanan menyatakan komitmen penuh dari sisi dukungan regulasi dan hukum. Kendati demikian, tantangan teknis mengenai pembagian kapasitas pelataran parkir pesawat (apron) serta manajemen slot waktu penerbangan (flight slot time) akan lekas dikoordinasikan secara lintas sektoral bersama Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah terkait.
Wamenhan menegaskan bahwa esensi dari kebijakan ini adalah menjaga keseimbangan makro. Kesiapan operasional militer mutlak tidak boleh kendor, di saat yang sama dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor penerbangan sipil harus tetap berjalan simultan.
“Kami menyambut baik rencana pembukaan kembali penerbangan komersial, dengan tetap memastikan operasional serta eksistensi pertahanan TNI Angkatan Udara di kawasan tersebut berjalan optimal dan terjaga dengan baik. Ke depan, hal yang menjadi perhatian utama adalah pengaturan teknis terkait penggunaan apron dan pengelolaan waktu penerbangan agar tidak terjadi kepadatan, sehingga aktivitas militer dan sipil dapat berlangsung secara harmonis, selaras, dan tanpa saling mengganggu,” ujarnya merinci batasan operasional.
Selain penataan dua bandara bersejarah tersebut, komitmen bilateral Kemenhan-Bappenas ini juga memproyeksikan draf jangka panjang pembentukan ekosistem industri makro kedirgantaraan nasional. Kedua lembaga sepakat menggagas konsep Sustainable Aerospace Park yang dipusatkan di Kertajati, Majalengka.
Kawasan industri dirgantara modern ini nantinya dirancang hibrida dengan mengombinasikan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) untuk pesawat komersial sipil sekaligus armada militer. Guna merealisasikannya, kedua pihak sepakat untuk terus mematangkan cetak biru teknokratis serta pola pemanfaatan tata kelola asetnya agar efisien dan akuntabel.
Sebagai rencana tindak lanjut (follow-up), pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk segera menggelar rapat koordinasi lanjutan yang lebih intensif dan melibatkan kementerian teknis, jajaran komando hulu TNI Angkatan Udara, serta pihak pemerintah provinsi terkait.
Turut hadir mendampingi dalam pertemuan tersebut antara lain Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) serta Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas.
sumber : Kemhan RI
