Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS, Rofik Hananto, menegaskan komitmennya dalam mendorong relaksasi ekstra terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Menurut Rofik, penguatan sektor UMKM merupakan strategi vital untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman resesi global serta dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Tetapi sayangnya, mereka masih menghadapi tantangan serius dalam hal akses permodalan. Inilah yang menjadi perhatian utama kami di parlemen,” ujar Rofik.
Ia menyampaikan bahwa meskipun pemerintah telah menyalurkan KUR dengan subsidi bunga dan skema penjaminan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa belum semua pelaku UMKM dapat mengakses fasilitas ini secara merata. Banyak dari mereka yang tidak memahami proses administrasi, tidak memiliki agunan, atau bahkan belum mengetahui bahwa mereka berhak menerima fasilitas tersebut.
Menyikapi kondisi itu, Rofik mendorong adanya relaksasi ekstra dalam program KUR. Bentuk relaksasi yang dimaksud mencakup pelonggaran syarat administratif, penghapusan atau keringanan agunan, penyesuaian suku bunga, tenor pinjaman yang lebih fleksibel, serta pendampingan teknis yang intensif dan menyentuh langsung ke lapisan bawah masyarakat.
“Ini saatnya kita hadir lebih nyata bagi UMKM. Negara dan perbankan tidak boleh hanya menunggu. Kita harus aktif menjemput bola, melakukan pendampingan langsung di lapangan, mengedukasi pelaku usaha kecil, dan memastikan mereka mendapatkan haknya atas pembiayaan yang murah, cepat, dan aman,” tegasnya.
Rofik juga menekankan bahwa memperkuat struktur pembiayaan UMKM merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk menghadapi potensi perlambatan ekonomi global. Negara-negara yang memiliki sektor UMKM kuat terbukti lebih tahan terhadap krisis. UMKM bukan hanya pencipta lapangan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi riil dan penjaga daya beli masyarakat.
“Kita tidak boleh lengah. Di tengah ketidakpastian global, justru kita harus memperkuat ekonomi dari akar, dan itu adalah UMKM. Pemerataan akses KUR adalah jalan untuk membangun ketahanan ekonomi dari bawah ke atas,” ujar Rofik.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga penjamin, hingga lembaga keuangan. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk menutup celah akses KUR yang masih terjadi di berbagai pelosok negeri.
Tanpa kolaborasi yang konkret dan terintegrasi, kata Rofik, program KUR sulit memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM yang sangat membutuhkan dukungan permodalan untuk bertahan dan berkembang.
Sumber: fraksi.pks.id















