Jakarta, PR Politik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertegas komitmennya dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru yang partisipatif dan berkeadilan. Melalui konsolidasi program konservasi di tingkat tapak, KKP tidak hanya fokus pada perlindungan ekosistem laut, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir secara langsung.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan bahwa keberhasilan pelestarian laut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan warga lokal sebagai aktor garis depan.
“Konservasi adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat bukan sekadar pihak yang dilibatkan, tetapi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (4/3).
Dalam forum sinergi yang digelar bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL), dipaparkan keberhasilan tata kelola pesisir di Teluk Jor, Nusa Tenggara Barat (NTB). Model ini mengedepankan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan organisasi sipil.
Direktur YPL, Dina Kosasih, menilai model ini sangat efektif untuk diterapkan di wilayah lain di Indonesia. “Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” katanya.
Sementara itu, pihak Bappenas mengingatkan pentingnya memasukkan indikator ekonomi biru ke dalam dokumen perencanaan daerah agar selaras dengan target nasional yang berkelanjutan.
Salah satu poin krusial dalam konsolidasi ini adalah penerapan prinsip GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion). Pemerintah memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan memiliki akses yang sama dalam pembangunan kelautan.
Beberapa rekomendasi strategis yang dihasilkan meliputi:
-
Harmonisasi Kebijakan: Menyelaraskan ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem.
-
Pemberdayaan Ekonomi: Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha sosial mikro.
-
Pendanaan Inklusif: Perluasan skema modal yang berpihak pada nelayan dan warga pesisir.
Program ini juga didukung oleh inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) melalui kerja sama KKP dengan Pemerintah Inggris (COAST Facility Indonesia). Inisiatif ini diharapkan menjadi rujukan global bagi praktik ekonomi biru yang adaptif.
Langkah ini sejalan dengan visi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menetapkan kesehatan ekologi sebagai “panglima” pembangunan sektor kelautan. Dengan menempatkan ekologi sebagai prioritas, KKP optimis manfaat ekonomi akan terus mengalir bagi generasi mendatang.
sumber : KKP RI
