Pekanbaru, PR Politik – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menilai bahwa krisis keuangan yang melanda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bukanlah kasus tunggal. Menurutnya, beberapa daerah lain, termasuk Jawa Barat, juga mengalami kondisi serupa.
“Ada beberapa daerah yang mengalami hal sama. Setahu saya, Provinsi Jawa Barat pun mengalami defisit dan memiliki utang beberapa triliun. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti penurunan pendapatan masyarakat, penggunaan anggaran yang berlebihan di periode sebelumnya, serta adanya efisiensi dana dari pemerintah pusat,” ujar Dede kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Selasa (18/3/2025).
Dede menilai pemerintah pusat sudah cukup banyak memberikan bantuan kepada daerah, sehingga pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan.
“Kalau semuanya diserahkan kepada pemerintah pusat, sudah ada DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil). Rasanya sudah cukup bantuan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ia pun menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam mengelola anggaran daerah, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat.
“Ini tantangan bagi kepala daerah baru agar bisa melakukan efektivitas dan efisiensi program-program yang ada. Kurangi biaya perjalanan dinas dan kegiatan yang kurang memberikan manfaat,” tandas Dede.
Gubernur Riau Hadapi Defisit Anggaran Rp1,5 Triliun
Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengaku pusing dengan kondisi keuangan Pemprov Riau yang tengah mengalami defisit sebesar Rp1,5 triliun dan tunda bayar kegiatan mencapai lebih dari Rp2,2 triliun.
Dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang digelar di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru, pada Rabu (12/3/2025), Abdul Wahid mengungkapkan bahwa ini merupakan tunda bayar terbesar sepanjang sejarah Riau.
“Hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Saya belum pernah menemukan tunda bayar Rp2,2 triliun. Biasanya hanya Rp200 miliar atau Rp250 miliar. Belum pernah sepanjang sejarah Provinsi Riau menghadapi situasi seperti ini yang membuat saya pusing tujuh keliling. Mencari duitnya dari mana?” kata Abdul.
Menurutnya, meskipun seluruh kegiatan tahun ini dihentikan, anggaran yang tersedia tetap tidak akan mencukupi untuk menutupi tunda bayar yang ada.
“Dinolkan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk membiayai tunda bayar. Artinya, memang tata kelola pemerintahan yang sebelumnya tidak mengacu pada alur yang benar,” lanjutnya.
Untuk mengatasi krisis ini, Abdul mempertimbangkan untuk memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau. Selain itu, anggaran perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD) juga akan dikurangi.
Abdul menyoroti bahwa belanja pegawai di Riau telah mencapai 38 persen dari total anggaran, padahal seharusnya tidak melebihi 30 persen. Ia menegaskan bahwa TPP adalah tambahan di luar gaji yang seharusnya diberikan berdasarkan beban kerja, bukan sekadar formalitas.
Setiap bulan, Pemprov Riau mengeluarkan Rp85 miliar untuk membayar TPP. Dengan kondisi keuangan yang hampir membuat daerah ini bangkrut, kebijakan pemangkasan dianggap sebagai langkah rasional agar beban fiskal tidak semakin berat.
“Kita harus rasional. Kalau situasi keuangan normal, tentu tidak masalah. Tapi kalau terus seperti ini, Riau bisa bangkrut. Saya tidak mau daerah ini gagal,” tandasnya.
Sumber: fpd-dpr.com
