Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, menyuarakan keprihatinannya terhadap lonjakan harga beras di tingkat konsumen yang terjadi meski cadangan beras nasional diklaim dalam kondisi aman. Ia menilai pemerintah harus segera bertindak untuk menstabilkan harga demi melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Data per 10 Juni 2025 mencatat bahwa harga beras medium telah menembus angka Rp13.772 per kilogram, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp12.500/kg. Sementara harga beras premium mencapai Rp15.725/kg, juga melebihi HET sebesar Rp14.900/kg. Krisis harga ini telah berdampak pada lebih dari 133 kabupaten/kota, bahkan di beberapa wilayah, harga beras dilaporkan mencapai Rp50.000/kg.
“Ini adalah anomali yang tidak bisa dibiarkan. Ketika stok cadangan beras pemerintah (CBP) sudah mencapai 4 juta ton, maka kenaikan harga ini jelas menunjukkan adanya masalah serius dalam distribusi,” kata Cindy dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).
Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan laporan stok, tetapi harus menjamin bahwa beras benar-benar tersedia di pasar dan bisa dibeli masyarakat dengan harga terjangkau.
Cindy mendorong pemerintah, khususnya Perum Bulog, untuk segera memperluas dan mempercepat pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, operasi pasar harus dilakukan secara terukur, cepat, dan tepat sasaran untuk menahan laju inflasi pangan serta menjaga daya beli rakyat kecil.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan dan ketepatan distribusi. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban dari kelambanan antisipasi dan lemahnya koordinasi,” lanjutnya.
Ia menilai fenomena lonjakan harga ini bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi supply and demand.
“Jika stok melimpah, harga seharusnya turun atau setidaknya stabil. Ini jelas menunjukkan adanya bottleneck di sistem distribusi kita. Bisa jadi ada inefisiensi, penumpukan stok, atau bahkan potensi penimbunan,” ujar Cindy.
Lebih lanjut, Cindy mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam dua tahap. Untuk jangka pendek, ia menyarankan agar bantuan langsung segera diberikan kepada kelompok rentan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, operasi pasar harus dipercepat dan dijadikan langkah antisipatif, bukan reaktif.
Sementara dalam jangka menengah, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi beras, termasuk identifikasi titik-titik inefisiensi serta hambatan distribusi. Modernisasi sistem distribusi juga harus dilakukan agar pasokan beras bisa menjangkau konsumen dengan lebih cepat dan efisien.
“Surplus produksi beras tidak akan membanggakan bila rakyat tidak ikut merasakan surplus itu di dompet dan di meja makan mereka. Apa gunanya gudang penuh jika perut anak-anak kita tetap kosong,” tegas Cindy.
Sumber: fraksinasdem.org
