Jakarta, PR Politik – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu), mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), dan tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2). Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Eks Wamenlu Dino Patti Djalal mengaku terkesan dengan keterbukaan suasana dialog tersebut. Menurutnya, Presiden tidak memberikan batasan topik dan secara aktif menanggapi berbagai risiko kebijakan serta skenario tantangan global.
“Pertama saya agak surprise, kenapa? Karena kita cukup banyak dengar cerita mengenai pertemuan dengan Presiden yang satu arah, top down. Tapi yang saya lihat hari ini saya surprise karena suasana totally open. Dan diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada yang bilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu, tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah, jadi bukan satu arah,” ujarnya kepada media.
Mantan Menlu Hassan Wirajuda turut memberikan apresiasi atas pencerahan yang diberikan Presiden, terutama mengenai isu-isu diplomasi sensitif yang selama ini tidak sepenuhnya terakses oleh publik. Dialog ini dinilai mampu meluruskan persepsi masyarakat terhadap kompleksitas kebijakan pemerintah.
“Karena itu satu kesempatan berharga, waktu sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, mantan Menlu Alwi Shihab mempertegas bahwa posisi Indonesia dalam isu Palestina tetap konsisten dan tidak bergeser dari prinsip kemerdekaan serta keadilan internasional.
“Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina, dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya, itu adalah harga mati. Two-state solution,” tegasnya.
Tokoh senior diplomasi Jusuf Wanandi menilai bahwa penjelasan mendalam dari Presiden Prabowo telah menjawab berbagai keraguan sebelum pertanyaan sempat diajukan. Ia melihat ruang dialog ini sebagai bentuk penghargaan Presiden terhadap pemikiran para pakar.
“Jadi ini adalah kesempatan saya kira yang dibuka oleh Bapak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama,” tuturnya.
Langkah inklusif ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, arah kebijakan luar negeri Indonesia akan tetap berpijak pada kepentingan nasional yang kuat dengan tetap menjaga transparansi dan komitmen kemanusiaan global yang progresif.
sumber : Kemensetneg RI
