Padang, PR Politik – Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengawasi dan mengevaluasi optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor pertanahan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Kanwil BPN Sumbar serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan dari kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan dipenuhi dialog konstruktif, Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah yang masih tertinggal.
“Kami memberikan perhatian khusus terhadap percepatan sertifikasi lahan guna pembangunan sekolah rakyat di Sumatera Barat. Ini penting sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap hak dasar warga untuk memperoleh pendidikan yang layak, terutama di kawasan yang belum sepenuhnya terjangkau pembangunan,” ujar Azis Subekti.
Ia menambahkan, legalitas tanah melalui sertifikasi tidak hanya memberikan kepastian hukum atas aset, tetapi juga membuka peluang akses terhadap pembiayaan dan investasi publik. Menurut Azis, hal ini akan sangat mendukung pembangunan fasilitas pendidikan dan sosial yang dibutuhkan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat menyambut baik perhatian yang diberikan oleh Komisi II DPR RI. Ia menegaskan komitmen institusinya untuk terus memperkuat kinerja pelayanan pertanahan di daerah, termasuk mempercepat pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah menjadi tulang punggung sertifikasi tanah rakyat.
Selain isu sertifikasi, kunjungan kerja ini juga membahas berbagai isu strategis lainnya di sektor pertanahan. Di antaranya adalah penyederhanaan layanan pertanahan, penguatan sistem informasi geospasial, serta peningkatan sinkronisasi data antar instansi guna menjamin transparansi dan akurasi dalam penerimaan negara bukan pajak.
Komisi II DPR RI menegaskan harapannya agar hasil dari kunjungan kerja ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Dengan demikian, keadilan agraria yang menjadi cita-cita reformasi pertanahan benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Barat.
Sumber: fraksigerindra.id
