Jakarta, PR Politik – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memulai proses pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2025. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan entry meeting antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Anggota II BPK RI, Daniel Lumban Tobing, beserta jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta.
Pemeriksaan tersebut mencakup Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA015) yang mengonsolidasikan 871 satuan kerja (satker), serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang mengonsolidasikan 790 satker dari 10 entitas bagian anggaran.
“Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP dan sistem pengendalian intern yang memadai, serta telah direviu oleh Inspektorat Jenderal,” ujarnya dalam sambutannya.
Meski pada tahun-tahun sebelumnya Kemenkeu konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Menkeu menegaskan bahwa pihaknya tidak lantas berpuas diri. Upaya penyempurnaan proses bisnis, penguatan sistem informasi, dan optimalisasi peran three lines of defense tetap menjadi prioritas.
“Walaupun laporan keuangan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, namun tentu saja masih terdapat ruang perbaikan dan penyempurnaan yang kami lakukan melalui berbagai langkah perbaikan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kemenkeu mencatatkan progres tindak lanjut rekomendasi BPK yang cukup tinggi, yakni mencapai 82,52% untuk LK BA015 dan 87,40% untuk LK BUN. Guna memastikan proses audit berjalan lancar, Menkeu juga telah menyiapkan tim khusus di setiap unit eselon I.
“Saya akan mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan dengan menunjuk liaison officer di unit eselon I untuk merespon segera permintaan dokumen dan data, serta memberikan penjelasan terkait proses bisnis maupun tanggapan yang diperlukan selama proses pemeriksaan,” tegasnya.
Menkeu Purbaya berharap sinergi antara Kemenkeu sebagai auditee dan BPK sebagai auditor dapat terus terjaga demi menjaga integritas keuangan negara.
“Saya sangat berharap agar kerja sama dan sinergi antara auditor dan auditee yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat dipertahankan dan opini WTP untuk laporan keuangan Kementerian Keuangan BA015 dan laporan keuangan BUN tahun 2025 dapat dipertahankan,” pungkasnya.
sumber : Kemenkeu RI
