Jakarta, PR Politik – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menempatkan penanganan sampah perkotaan sebagai prioritas nasional yang dipantau langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah bersiap mentransformasi tumpukan sampah menjadi sumber energi melalui skema waste to energy guna mengatasi ancaman kelebihan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengungkapkan bahwa krisis penanganan sampah di kota-kota besar harus segera diurai melalui teknologi ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.
“Ini boleh dibilang di beberapa kota besar ini krisis sampah, krisis penanganan sampah. Jadi kita juga akan memprioritaskan, karena tanggung jawab dari Kementerian ESDM, bagaimana untuk sampah menjadi energi atau waste to energy itu bisa dilakukan,” ujarnya dalam diskusi panel di Jakarta, Selasa (3/2).
Untuk menarik minat investor, pemerintah memberikan kepastian mekanisme finansial, termasuk penyesuaian harga jual listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang kini jauh lebih kompetitif.
“Ya harga jual listrik itu kan sudah naik, itu sekitar 20 sen dolar,” jelas Yuliot. Selain tarif yang menarik, pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk menutupi selisih biaya pokok penyediaan pembangkitan. “Ini untuk subsidi itu harus kita hitung lagi, berapa kapasitas yang tersedia, kemudian dari HPP, PLN berapa, kemudian selisihnya itu akan dihitung sebagai subsidi,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Seluruh Ekonomi Limbah (PSEL) akan dimulai tahun ini. Dengan estimasi konstruksi selama 1,5 hingga 2 tahun, fasilitas pengolahan sampah ini diharapkan mulai menyuplai energi ke jaringan nasional pada tahun 2027.
Langkah masif ini merupakan tindak lanjut dari peringatan Presiden Prabowo Subianto mengenai risiko kelebihan kapasitas TPA pada tahun 2028. Melalui Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah), Presiden menginstruksikan pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota segera dilaksanakan.
“Sampah ini menjadi masalah, diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat. Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi segera berfungsi,” tegas Presiden Prabowo saat memberikan taklimat di Bogor, Senin (2/2).
Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama agar target operasional tahun 2027 dapat tercapai, sekaligus menjadi solusi jangka panjang bagi ketahanan energi dan kebersihan lingkungan nasional.
sumber : ESDM RI
