Jakarta, PR Politik – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi memulai langkah preventif menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Fokus utama tahun ini adalah penguatan sistem peringatan dini dan tindakan hukum tegas bagi pelaku pembakaran, mengingat adanya potensi pergeseran cuaca menuju fenomena El Nino pada paruh kedua tahun ini.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (28/01), mengapresiasi penurunan luas karhutla pada 2025 yang tercatat di angka 359 ribu hektare. Namun, ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak lengah karena tantangan iklim ke depan diprediksi lebih ekstrem.
“Penurunan ini merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor. Namun, tantangan ke depan tidak ringan. Tahun 2026 diprakirakan lebih panas, sehingga pencegahan harus dilakukan lebih dini, lebih sistematis, dan berbasis data,” ujarnya.
Berdasarkan Climate Outlook 2026 dari BMKG, risiko karhutla tinggi diprediksi mulai terjadi pada Juli 2026, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Kemenhut kini tengah melakukan analisis overlay antara peta rawan karhutla dengan area konsesi perusahaan (PBPH) serta kawasan konservasi untuk memetakan risiko kebakaran berulang.
Wamenhut juga menginstruksikan penambahan jumlah kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), khususnya di wilayah rawan seperti Riau. “Nanti apabila ada penambahan anggaran untuk penanggulangan karhutla, saya minta MPA ditambah, khususnya seperti di Riau, karena banyak terjadi karhutla di sana,” tegasnya.
Di sisi hukum, Kemenhut memastikan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku pembakaran hutan, baik perorangan maupun korporasi. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengungkapkan bahwa surat peringatan telah dikirimkan kepada seluruh pemegang izin usaha terkait kewajiban menjaga area mereka.
“Penegakan hukum adalah instrumen penting untuk efek jera. Kami akan terus melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku karhutla, termasuk korporasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan, Thomas Nifinluri, menjelaskan bahwa strategi tahun ini bertumpu pada tiga pilar utama: analisis iklim, operasional pengendalian satgas terpadu, serta pengelolaan lanskap gambut yang berkelanjutan.
“Kami memperkuat patroli terpadu dan patroli mandiri di ribuan desa rawan karhutla, mengoptimalkan sistem deteksi dini melalui Sipongi Plus, serta menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) secara tepat waktu sebelum puncak kemarau,” pungkas Thomas. Sepanjang Januari 2026 saja, tercatat 225 operasi pemadaman telah berhasil mengendalikan sekitar 600 hektare lahan yang terbakar.
sumber : Kemenhut RI
