Jakarta, PR Politik – Komisi X DPR RI menyoroti kesiapan metodologi, dukungan anggaran, serta strategi komunikasi publik Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghadapi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penekanan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama BPS yang juga membahas evaluasi kinerja lembaga tersebut pada Tahun Anggaran 2025 serta rencana kerja tahun 2026.
Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menegaskan bahwa BPS perlu menyiapkan berbagai skenario pelaksanaan sensus, baik dalam kondisi anggaran tetap maupun apabila terjadi penambahan alokasi anggaran. Menurutnya, ketidakpastian finalisasi anggaran tidak boleh menghambat perencanaan program strategis berskala nasional.
“Kita harus sudah mulai menyusun rencana-rencana kegiatan, baik jika anggaran tidak bertambah maupun jika ada tambahan anggaran yang bisa dimaksimalkan,” ujarnya dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
La Tinro juga mengingatkan pentingnya perhatian khusus terhadap pelaksanaan sensus di wilayah yang terdampak bencana. Ia menilai kondisi pascabencana berpotensi menimbulkan perbedaan data signifikan dibandingkan kondisi normal, sehingga diperlukan pendekatan dan metode pendataan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Selain aspek teknis, ia menekankan bahwa metodologi survei menjadi faktor krusial dalam menjaga kredibilitas data statistik nasional. Perbedaan metode penghitungan, menurutnya, berpotensi memunculkan perdebatan di tengah masyarakat apabila tidak disertai penjelasan yang memadai.
“Metode yang digunakan BPS mungkin sudah benar, tetapi jika tidak dijelaskan dengan baik, masyarakat bisa membandingkannya dengan metode lain yang menghasilkan angka berbeda,” katanya.
Ia mencontohkan penggunaan metode cost of basic needs (CBN) atau pendekatan kebutuhan dasar dalam pengukuran kondisi sosial ekonomi yang perlu disosialisasikan secara komprehensif. Tanpa penjelasan yang utuh, hasil survei berpotensi disalahartikan sehingga menimbulkan persepsi keliru mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Komisi X DPR RI juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi kehumasan BPS. La Tinro menilai komunikasi publik perlu diperkuat seiring meningkatnya perhatian serta kritik masyarakat terhadap data statistik nasional.
“Banyak kritik muncul bukan semata karena datanya, tetapi karena kurangnya penjelasan. Kehumasan BPS harus diperkuat agar informasi yang disampaikan ke publik benar-benar dipahami,” tegasnya.
Sementara itu, BPS memaparkan kesiapan teknis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, antara lain melalui pengerahan lebih dari 251 ribu petugas lapangan, pemanfaatan teknologi geotagging untuk pemetaan unit usaha, penggunaan kecerdasan artifisial (Generative AI) dalam penentuan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta penerapan chatbot berbasis AI guna meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat.
Komisi X DPR RI berharap BPS dapat menyampaikan penjelasan tertulis mengenai metodologi Sensus Ekonomi 2026 agar dapat dipelajari lebih lanjut oleh DPR RI sekaligus menjadi bahan sosialisasi kepada publik, guna menjaga akurasi serta memperkuat kepercayaan terhadap data statistik nasional.
