Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti rendahnya efektivitas pengawasan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang berada di bawah koordinasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Ia menilai terdapat ketimpangan besar antara jumlah LPK yang tercatat aktif dan jumlah kegiatan pengawasan yang mampu dilakukan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan KAN setiap tahunnya.
Dari total 2.837 LPK aktif, hanya 1.080 pengawasan (surveillance) yang berhasil dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Ketimpangan ini dinilai mengkhawatirkan.
“Jumlah yang disurvei dengan jumlah total LPK aktif itu tidak berbanding lurus, tidak sebanding. Kalau sudah begini, apa penyebabnya? Apakah karena faktor SDM atau apa?” tanya Erna dalam RDP Komisi VII DPR dengan BSN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Erna menilai pola pengawasan yang selama ini dilakukan BSN dan KAN masih cenderung bersifat reaktif. Menurutnya, tindakan baru diambil setelah terjadi pelanggaran, misalnya dengan pembekuan atau pencabutan sertifikat terhadap lembaga yang terbukti bermasalah.
“Saya tidak melihat kinerja BSN dan KAN ini lebih preventif. Padahal pengawasan preventif itu yang harus diperkuat,” tandasnya.
BSN melaporkan bahwa sepanjang 2025 terdapat 28 LPK yang dibekukan dan 46 LPK lainnya dicabut sertifikasinya. Namun, Erna mempertanyakan mengapa tingkat ketidakpatuhan masih tinggi, sementara sistem mutu nasional dibangun berdasarkan asumsi bahwa setiap lembaga patuh terhadap standar.
“Saya tidak melihat adanya keseimbangan antara desain sistem dengan kapasitas pengawasan yang sebenarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erna mengingatkan pentingnya strategi cadangan ketika terdapat LPK berisiko tinggi atau lembaga yang melanggar aturan, agar pelayanan publik tidak terganggu dan reputasi nasional tetap terjaga.
“Jangan sampai reputasi nasional kita rusak, karena itu akan memengaruhi daya saing industri,” katanya.
