Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Eka Widodo atau yang akrab disapa Edo, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang mengungkap potensi kerugian negara hingga Rp 3 triliun akibat tata kelola beras nasional yang dinilai masih belum optimal.
Edo menegaskan bahwa peran Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta menangani berbagai bentuk maladministrasi sudah sangat tepat dan perlu diperkuat.
“Apa yang diungkapkan Ombudsman ini sangat penting sebagai peringatan bagi pemerintah untuk segera membenahi tata kelola beras nasional,” ujar Edo, Minggu (16/11/2025).
Temuan Ombudsman RI menunjukkan sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan beras nasional, mulai dari minimnya transparansi dan akuntabilitas, lemahnya pengawasan dan pengendalian distribusi, hingga potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Selain itu, terdapat pula keterlambatan dalam proses pengadaan dan pendistribusian beras.
Kondisi tata kelola yang tidak optimal tersebut memunculkan berbagai dampak signifikan, salah satunya potensi kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Tidak hanya itu, distribusi beras ke masyarakat menjadi tersendat, harga beras sulit dikendalikan, akses masyarakat terhadap beras berkualitas berkurang, serta terganggunya infrastruktur pertanian dan rantai distribusi.
“Jadi, yang dirugikan tidak hanya negara, tapi masyarakat yang paling didirugikan dengan tata kelola beras yang buruk,” jelas legislator asal Dapil Jawa Tengah IX itu.
Edo menambahkan bahwa dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembenahan tata kelola pangan—khususnya beras—harus menjadi prioritas utama. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta menutup ruang penyimpangan di seluruh proses pengelolaan beras.
“Dukungan terhadap Ombudsman RI adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Ini langkah penting dalam memastikan keamanan pangan nasional sekaligus melindungi keuangan negara,” tegasnya.
