Jakarta, PR Politik – Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya koperasi sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Keberadaan koperasi diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi secara merata hingga ke masyarakat menengah ke bawah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, saat memimpin pertemuan bilateral antara Komisi VI DPR RI dan National Policy Committee of the National Assembly of South Korea, yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025). Ia menekankan bahwa semangat dalam memperkuat peran koperasi perlu menjadi jembatan dalam mempererat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan.
“Komitmen kami teguh dalam memperluas peran koperasi dan UMKM sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Anggia.
Lebih lanjut, Anggia menyampaikan bahwa kerja sama ekonomi internasional tidak cukup jika hanya berfokus pada korporasi besar atau transaksi dengan nilai tinggi. Menurutnya, kolaborasi harus juga menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang telah terbukti menjadi penopang utama ekonomi nasional, terutama di masa-masa krisis.
“Ekonomi kerakyatan (berupa koperasi) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa manfaat kerja sama perdagangan juga dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” tegasnya.
Sebagai informasi, total nilai perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan tercatat telah melampaui angka 20 miliar dolar AS pada tahun 2023. Namun demikian, Anggia menilai kerja sama tersebut perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan volume perdagangan, melainkan juga kualitas, keberlanjutan, serta pemerataan manfaat bagi kedua negara.
Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya posisi strategis dari Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) sebagai kerangka hukum yang dapat memperkuat upaya tersebut.
“Melalui IK-CEPA, kita memiliki peluang untuk memperkuat daya saing UMKM, memperluas akses pasar, dan membangun model kerja sama yang lebih adil antara pelaku usaha besar dan kecil,” ujar politisi Fraksi PKB ini.
Menutup pernyataannya, Anggia menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI mendukung penuh kemitraan antara BUMN Indonesia dan perusahaan Korea Selatan, khususnya di bidang logistik dan distribusi. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat peran sektor publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis kerakyatan.
“Kerja sama ini bukan hanya antar pemerintah, tetapi antar rakyat. Karena itu, platform kerja sama antarparlemen perlu diperkuat melalui dialog kebijakan, pertukaran kunjungan, dan agenda bersama di bidang perdagangan dan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.
Dalam agenda tersebut, turut hadir delegasi parlemen Korea Selatan, antara lain Chairman of the National Policy Committee Yoon Han Hong, serta para anggota Komite seperti Kang Jun Hyeon, Kang Min-Kuk, Yoo Yeong-Ha, Lee Kang Il, Kim Hyun-Jung, Shin Chang-Sik, Jung Myeong Ho, dan Park Min Ho.
Sumber: emedia.dpr.go.id
