Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Alimuddin Kolatlena, menyampaikan dukungannya terhadap peluncuran program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis dalam membuka akses pendidikan formal yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.
“Program Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata manifestasi amanat konstitusi kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan solusi konkret dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi,” ujar Alimuddin saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Peluncuran program Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung secara serentak di 100 titik di seluruh Indonesia dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada tahap awal, program ini menargetkan 20 ribu siswa yang akan dibimbing oleh ribuan guru terlatih.
Alimuddin menilai, keberadaan Sekolah Rakyat sangat penting, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih mengalami kesenjangan dalam akses pendidikan. Ia menyoroti masih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tergolong sebagai lost generation karena tidak memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan.
“Banyak anak-anak di wilayah terluar yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena tidak ada sekolah atau karena tidak mampu membayar. Sekolah Rakyat harus hadir di tempat-tempat seperti ini,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai program jangka menengah selama lima tahun, mencakup seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Alimuddin juga menekankan pentingnya keberlanjutan fiskal agar program ini tidak tumpang tindih dengan program pendidikan lain yang telah berjalan seperti sekolah negeri gratis.
“Saya sepakat bahwa sekolah negeri gratis memang ada, tapi belum menyentuh seluruh wilayah Indonesia secara menyeluruh dan menyasar langsung kelompok miskin ekstrem. Sekolah Rakyat harus melengkapi dan mengisi celah itu,” tambahnya.
Dari sisi pengawasan, Komisi VIII DPR RI akan mengawal ketat proses seleksi siswa dan guru agar berlangsung transparan dan akuntabel. Alimuddin mendorong penggunaan data Single Entity Number (SEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan tetap mengutamakan verifikasi langsung di lapangan.
“Jangan sampai ada praktik nepotisme dalam penerimaan siswa. Kita akan kawal agar anak-anak dari keluarga miskin benar-benar mendapatkan haknya,” tuturnya.
Mengacu pada data BPS tahun 2024, sebanyak 7,4% penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan, dengan 1,6% di antaranya tergolong miskin ekstrem. Sementara itu, data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat lebih dari satu juta anak usia sekolah belum mendapatkan akses pendidikan formal yang layak, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
Alimuddin berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi proyek infrastruktur pendidikan, melainkan gerakan nasional untuk memuliakan harkat dan martabat manusia melalui pendidikan yang adil dan setara.
“Kita ingin rakyat tersenyum karena mereka akhirnya bisa melihat anak-anak mereka sekolah. Ini bukan soal angka, tapi tentang masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.
