Alifudin Dorong Penambahan Anggaran untuk TVRI, RRI, dan Antara di Kalimantan Barat

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Alifudin, SE., MM. | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Alifudin, SE., MM., menekankan pentingnya peningkatan anggaran bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, serta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, khususnya di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Dorongan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Kamis (4/9/2025).

Menurut Alifudin, ketiga lembaga tersebut memegang peran strategis dalam menyebarluaskan informasi publik, memperkuat integrasi nasional, sekaligus membangun literasi masyarakat. Namun, kondisi infrastruktur dan kualitas siaran di Kalbar dinilainya masih tertinggal dibandingkan media swasta.

“TVRI, RRI, dan Antara adalah pilar penting penyebaran informasi nasional. Tapi di Kalbar, infrastruktur dan kualitas siaran mereka masih tertinggal dibanding media swasta. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Selain soal pendanaan, Alifudin juga menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan dan konten dari TVRI, RRI, dan Antara agar mampu bersaing dengan media swasta. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang berimbang, edukatif, serta sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Politikus PKS asal Kalbar itu juga mendorong adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), modernisasi peralatan siaran, hingga perluasan jangkauan layanan di wilayah perbatasan dan pedalaman. “Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga komitmen untuk menghadirkan pelayanan informasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Alifudin berharap, pemerintah dan mitra kerja terkait memberi perhatian lebih terhadap kondisi LPP dan kantor berita negara di daerah. “Kita ingin kehadiran negara benar-benar dirasakan, termasuk melalui media yang terpercaya dan merakyat,” pungkasnya.

Sumber: fraksi.pks.id

Baca Juga:  RUU Pengelolaan Ruang Udara Didorong Rampung, M. Endipat Wijaya: Ini Bukan Lagi Isu Teknis Semata

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru