Jakarta, PR Politik — Bencana besar yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menimbulkan duka mendalam bagi bangsa. Lebih dari 800 korban meninggal dunia tercatat, sementara sekitar 600 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Para petani dan peternak tak hanya kehilangan keluarga, tetapi juga tanah, tanaman, serta aset usaha mereka yang ikut terdampak.
“Ada kurang lebih 30.000 ha sawah terkena dampak, 5.000 ha mengalami gagal panen. Jika ditotal, kerugian pusonya saja mencapai 195 miliar,” papar Riyono Caping, Aleg Komisi IV DPR FPKS.
Kerusakan yang muncul tidak hanya menimpa tanaman padi, tetapi juga jagung, kedelai, serta berbagai komoditas hortikultura lainnya. Kondisi ini membuat pemetaan dan perencanaan ulang terhadap lahan produktif persawahan menjadi sangat penting, mengingat fungsinya sebagai penyangga pangan di tiga provinsi yang dilanda bencana tersebut.
Data yang disampaikan Sekretaris Daerah Sumatera Barat pada 7 Desember 2025 menunjukkan skala kerusakan yang signifikan: 6.749 hektare sawah terdampak, 6.713 hektare lahan rusak, 1.031 hektare kebun terdampak, serta 10.486 unit kolam ikan ikut hancur.
“Catatan dan kerusakan yang terkena dampak harus dihitung dengan cermat agar betul-betul valid. Kementan dan Pemda harus terus meningkatkan pendataan demi perbaikan dan bantuan untuk para petani ke depan,” lanjut Riyono.
Terkait pemulihan ekonomi, Riyono mengapresiasi rencana Presiden Prabowo untuk membebaskan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah tepat yang selaras dengan upaya kemanusiaan serta membantu meringankan beban ribuan petani yang terdampak langsung.
“Petani harus diringankan bebannya. KUR yang akan dibebaskan oleh Presiden merupakan kebijakan cepat yang membantu para petani kita,” tutup Riyono Caping.
