Jakarta, PR Politik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan ribuan taruna dari berbagai satuan pendidikan vokasi untuk membantu proses percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra. Para taruna ini difokuskan untuk menangani area-area kritis yang sulit dijangkau oleh alat berat, guna memastikan proses rekonstruksi berjalan lebih efisien.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa pengerahan personel muda ini adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.
“Saya sudah ke sana dan medannya sangat luar biasa. Kami sudah memberikan pembekalan pada mereka. Tugasnya banyak, salah satunya membantu membersihkan lumpur karena lumpur di sana tinggi-tinggi,” ujarnya saat melepas keberangkatan para taruna di Halim Perdanakusuma beberapa waktu lalu.
Sebanyak 1.142 taruna yang diterjunkan tidak hanya membawa bantuan tenaga fisik, tetapi juga kompetensi teknis yang mereka pelajari selama masa pendidikan. Mereka dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri (APD) dan peralatan teknis lapangan seperti tali, sarung tangan, serta sepatu khusus untuk menghadapi medan yang berat.
Salah satu Taruna Politeknik AUP, Muhammad Ridho, menegaskan kesiapannya untuk mendedikasikan diri dalam misi kemanusiaan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagai putra bangsa.
“Saya siap 100 persen sebagai taruna yang diterbangkan ke Sumatra untuk membantu para korban terdampak bencana. Kami akan sekuat tenaga membantu Pemerintah,” katanya dalam siaran resmi KKP, Sabtu (17/1).
Kehadiran para taruna ini menjadi krusial di lokasi bencana di mana timbunan lumpur yang tinggi menutup akses jalan sempit dan pemukiman padat. Personel taruna bertugas melakukan pembersihan manual yang memerlukan ketelitian dan ketangkasan fisik.
Menteri Trenggono menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau dinamika di lapangan. Jika situasi membutuhkan kekuatan tambahan, KKP menyatakan kesiapannya untuk menambah jumlah taruna yang diterjunkan guna menjamin kelancaran distribusi bantuan dan pemulihan infrastruktur dasar masyarakat.
sumber : KKP RI
