Jakarta, PR Politik – Sejak resmi diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 16 Desember 2025, Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) mulai menunjukkan efektivitasnya. Hingga kini, saluran resmi tersebut telah menampung 10 pengaduan dari pelaku usaha yang menghadapi berbagai kendala dalam operasional bisnis mereka.
Guna menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas P2SP menggelar rapat koordinasi pada Selasa (23/12) dengan menghadirkan langsung para pelapor untuk bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah ini diambil untuk memotong birokrasi dan mempercepat penyelesaian hambatan secara lintas kementerian dan lembaga (K/L).
Dalam rapat tersebut, dua kasus utama menjadi sorotan untuk segera dicarikan jalan keluarnya:
-
Sektor Energi Terbarukan: Kendala pada proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo yang berkaitan dengan mekanisme Bantuan Layanan Sampah PSEL (BLSP).
-
Sektor Industri: Permasalahan pembiayaan dan piutang yang dihadapi PT Mayer Indonesia terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah memfokuskan pembahasan pada identifikasi hambatan regulasi dan teknis agar proyek strategis tidak terhenti akibat kendala administratif atau koordinasi antarinstansi.
Kanal debottlenecking ini dirancang sebagai instrumen transparansi sekaligus solusi bagi kebuntuan yang sering dihadapi investor di lapangan. Dengan keterlibatan langsung berbagai perwakilan K/L dalam rapat tersebut, pemerintah berupaya menciptakan solusi terintegrasi yang responsif terhadap keluhan dunia usaha.
Hadirnya Kanal Debottlenecking Satgas P2SP menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor serta memastikan program strategis nasional berjalan tepat waktu tanpa terganjal kendala yang bersifat prosedural.
sumber : Kemenkeu RI
