Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Adang Daradjatun, yang juga merupakan Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI, mengangkat sejumlah masalah serius yang dihadapi pekerja di PT Pos Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas, Sufmi Dasco Ahmad, pada Kamis, 5 Juni 2025, di Gedung Nusantara III, DPR RI. Rapat ini dihadiri anggota Satgas lintas fraksi bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja dan Ketua Umum Serikat Pekerja PT Pos Indonesia.
Usai rapat, Adang menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan ketidakadilan menimpa para pekerja, terutama di BUMN seperti PT Pos Indonesia.
Ia menyoroti khusus penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiunan yang menurutnya merupakan ketidakadilan bagi pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun. “Penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiunan adalah bentuk ketidakadilan terhadap para pensiunan yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Negara seharusnya hadir memberikan jaminan solusi, bisa saja dengan dialog Tripartit bukan malah PT. Pos menghilangkannya,” ujarnya.
Selain itu, Adang mengkritik sistem kemitraan yang diterapkan bagi para kurir atau mitra Pos, yang dinilai belum memberikan hak-hak dasar seperti imbalan yang adil, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kepastian kerja.
“Jika memang memenuhi kriteria, kami mendesak agar para mitra Pos diangkat menjadi karyawan langsung PT. Pos Indonesia. Mereka bekerja penuh waktu, dengan beban kerja yang tinggi, namun tanpa jaminan sosial dan kepastian kerja. Ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan tenaga kerja,” tegasnya.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum bagi DPR, terutama Satgas Perlindungan Tenaga Kerja, untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada para pekerja, khususnya di lingkungan BUMN strategis seperti PT Pos Indonesia.
Sumber: fraksi.pks.id
