Abdul Hadi Dorong Pemekaran 14 Desa di Lombok Tengah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik dan Pembangunan

Jakarta, PR Politik (10/11) – Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, Abdul Hadi, anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB 2 (Pulau Lombok), menyampaikan aspirasi masyarakat Lombok Tengah yang menginginkan pemekaran 14 desa di wilayah tersebut. Menurutnya, pemekaran desa ini krusial untuk meringankan beban tugas kepala desa sekaligus meningkatkan pelayanan publik.

“Pemekaran desa ini penting agar pelayanan publik lebih optimal dan pemerataan pembangunan di wilayah Lombok Tengah bisa diwujudkan,” ujar Abdul Hadi dalam rapat di Ruang Komisi V, Kamis (7/11).

Abdul Hadi menjelaskan, dengan adanya pemekaran, pelayanan publik akan lebih dekat dan efektif. Desa-desa yang lebih kecil diharapkan bisa lebih cepat dan responsif dalam memenuhi kebutuhan warga.

“Pemekaran desa memungkinkan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi, menjadi lebih mudah diakses masyarakat. Desa yang lebih kecil akan lebih cepat tanggap terhadap kebutuhan warga,” ungkap Abdul Hadi, yang saat ini berdomisili di Desa Lelede, Lombok Barat.

Selain itu, menurut Abdul Hadi, pemekaran desa juga akan meningkatkan pemerataan pembangunan. Dengan terbentuknya desa baru, dana pembangunan bisa dialokasikan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan spesifik masing-masing desa.

“Desa baru memungkinkan distribusi pembangunan yang lebih merata. Daerah-daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian kini bisa menerima infrastruktur yang layak,” jelas Abdul Hadi.

Baca Juga: Nevi Zuairina: Pengelolaan Sampah Efektif Penting untuk Lingkungan Berkelanjutan

Ia juga menyoroti dampak positif pemekaran terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Desa yang lebih kecil diyakini akan memudahkan keterlibatan warga dalam musyawarah dan pengambilan keputusan pembangunan desa.

“Dengan desa yang lebih kecil, masyarakat lebih mudah berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan program pembangunan. Ini membuka ruang lebih luas bagi aspirasi warga agar dapat terpenuhi dengan baik,” kata Abdul Hadi.

Baca Juga:  Saan Mustopa: Pemerintah Akan Berpihak pada UMKM di Tengah Rencana Kenaikan PPN

Abdul Hadi berharap agar usulan pemekaran desa di Lombok Tengah ini mendapat perhatian serius dari Kementerian Desa PDT. Ia menilai langkah ini penting demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemekaran desa di Lombok Tengah adalah langkah strategis untuk percepatan pembangunan. Kami harap pemerintah pusat dapat mendukung proses ini sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” tutup Abdul Hadi.

 

Sumber: fraksi.pks.id

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru