Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Fasha, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lemahnya komitmen politik pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan, khususnya polusi udara di Jakarta. Menurutnya, tidak adanya kemauan politik (political will) di seluruh tingkatan pemerintahan – mulai dari kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat – dapat menghambat pencapaian target emisi nol bersih (net zero emission) pada tahun 2060.
“Contoh satu hal, salah satu penyumbang terbesar polusi di DKI adalah transportasi. Kalau di DKI masih ada kendaraan tahun 1978 yang asapnya seperti fogging, bagaimana mungkin kita bisa bicara 2060 bebas emisi?” tanya Syarif dalam audiensi Komisi XII DPR dengan Institute for Essential Services Reform (IESR), membahas strategi pengembangan energi terbarukan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Syarif menekankan bahwa temuan seperti itu seharusnya menjadi fokus perhatian IESR sebagai lembaga akademis yang turut mengawal proses transisi energi nasional. Ia menegaskan, tanpa adanya pembatasan ketat terhadap sumber-sumber emisi, maka pencapaian target bebas emisi pada 2060 hanya akan menjadi ilusi.
“Temuan-temuan begini sampaikan, IESR ini kan akademisi. Kalau tidak kita lakukan pembatasan-pembatasan ini, maka mustahil akan tercapai 2060 bebas emisi. Kalau DKI emisinya sudah jauh di bawah ambang batas, berarti Indonesia sudah boleh disebut mencapai 2060 bebas emisi. Kuncinya ada di DKI ini,” tandasnya.
Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, turut menguatkan pernyataan Syarif. Ia mengungkapkan bahwa DKI Jakarta tercatat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada 18 Agustus 2024. Selain transportasi, Sugeng menyebutkan keberadaan 10 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara di sekitar Ibu Kota sebagai faktor yang turut memperparah kondisi udara.
Sugeng juga menyoroti masih maraknya penggunaan kendaraan tua serta belum diterapkannya standar bahan bakar ramah lingkungan secara merata di Indonesia. Ia menegaskan bahwa mayoritas bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi masyarakat, seperti Pertalite dengan RON 90, masih mengandung sulfur tinggi. Sementara itu, standar global telah mengadopsi bahan bakar dengan spesifikasi Euro 5.
“Kebijakan pemerintah tentang BBM yang ramah lingkungan, yakni Euro 5 seperti Pertamax Plus dan Pertamax Turbo, belum diterapkan di Indonesia. Jadi konsumsi terbesar, termasuk di DKI adalah Pertalite dengan RON 90 dan tingkat sulfur yang masih sangat tinggi. Itu problem-problem yang kita hadapi,” tegas Sugeng.
Sumber: fraksinasdem.org
