Buleleng, PR Politik – Menuju visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah mulai membangun dari pondasi utama: mencetak generasi unggul yang sehat dan kuat. Salah satu langkah nyata yang saat ini tengah digencarkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah, termasuk di wilayah Bali.
Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, menjadi salah satu sosok yang aktif menyuarakan pentingnya implementasi program tersebut saat turun langsung ke berbagai daerah.
“Program ini untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan gizi seimbang setiap harinya. Pemerintah juga sudah mengatur agar bahan makanan harus dibeli langsung dari petani dan nelayan tanpa melalui tengkulak. Dan yang tak kalah penting, pembayarannya harus tepat waktu,” ujar Tutik.
Politisi asal Buleleng itu menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan, namun harus dikelola secara profesional agar benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, setiap dapur yang terlibat dalam program MBG akan dioperasikan oleh tiga tenaga inti, yakni seorang Kepala Dapur yang bertanggung jawab atas manajemen dan distribusi makanan, seorang Akuntan yang mengurus proses pembayaran kepada petani dan pemasok, serta seorang Ahli Gizi untuk memastikan setiap menu memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan nutrisi anak.
“Dengan sistem seperti ini, kita harapkan tidak ada lagi anak yang ke sekolah dalam kondisi lapar. Ini bukan konsep baru, negara-negara maju sudah lama menerapkan dan hasilnya sangat positif bagi kualitas SDM mereka,” jelasnya.
Lebih dari itu, program MBG juga membuka peluang besar bagi lulusan perguruan tinggi melalui skema Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Para sarjana ini akan dibekali pelatihan semi-militer yang mencakup keterampilan manajemen, kedisiplinan, dan teknik distribusi makanan bergizi sebelum diterjunkan ke lapangan.
“Bagi lulusan yang belum mendapat pekerjaan, ini adalah peluang emas untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan nasional,” kata Tutik.
Hingga saat ini, baru empat dari total 58 dapur yang telah aktif menjalankan program MBG. Pemerintah masih membuka ruang kemitraan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut serta dalam program ini.
Tutik juga memastikan bahwa seluruh mitra—baik penyedia makanan maupun petani lokal—akan mendapatkan pembayaran secara berkala dan teratur.
“Pembayarannya dilakukan dua minggu sekali. Ini bukan sekadar program sosial, tapi juga mendongkrak perekonomian lokal,” tegasnya.
Sumber: fraksidemokrat.com
