Jakarta, PR Politik – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina Hulu Energi beserta seluruh subholding didorong untuk memperkuat peran dalam sistem pertahanan keamanan negara serta mendukung kemandirian bangsa. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, sebagaimana tertuang dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PGN dan Pertamina Hulu Energi di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Andre menegaskan bahwa Komisi VI DPR mendorong PGN untuk lebih konsolidatif dalam pengelolaan pasokan gas bumi. Ini mencakup aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan distribusi gas bumi yang lebih terintegrasi.
“Kami mengingatkan bahwa PGN harus terus menjaga keterjangkauan harga gas bagi seluruh segmen pengguna, sebagai wujud dari peran PGN sebagai national gas aggregator,” tegas Andre.
Selain itu, Komisi VI DPR memberikan penekanan kepada PT Pertamina Hulu Energi untuk menjaga dan mengoptimalkan produksi migas nasional. Andre menekankan bahwa peningkatan produksi harus dilakukan melalui kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumur yang lebih agresif, serta mempertahankan cadangan migas agar ketahanan energi nasional tetap terjaga.
“Komisi VI DPR juga meminta PT Pertamina Hulu Energi untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan konsolidasi yang sudah diaudit selama lima tahun terakhir, serta rencana belanja modal (CAPEX) dan operasional (OPEX) untuk tahun 2025,” ujar legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Komisi VI DPR meminta PT Pertamina Hulu Energi untuk menyusun roadmap implementasi teknologi Carbon Capture Storage (CCS) beserta pendanaannya. Selain itu, laporan terkait proyek eksplorasi migas, kendala perizinan, serta strategi ke depan diharapkan dapat disampaikan dalam waktu dekat.
“Komisi VI DPR mengharapkan kedua perusahaan ini dapat terus berinovasi dan memastikan ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kami yakin dengan langkah-langkah yang telah disepakati, kita dapat mencapai target Indonesia Emas 2045,” tutup Andre.
Rapat Dengar Pendapat ini membahas berbagai isu strategis terkait sektor energi, termasuk rencana dan tantangan yang dihadapi oleh PGN dan Pertamina Hulu Energi dalam mendukung ketahanan energi nasional. Komisi VI DPR meminta PGN dan Pertamina Hulu Energi untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam waktu tujuh hari ke depan.
Sumber: fraksigerindra.id
