Jakarta, PR Politik – Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan delapan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025. Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/2) siang, Prabowo juga menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam mengelola devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).
“Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Prabowo.
Prabowo menyebutkan delapan kebijakan utama yang akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini. Pertama, implementasi kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2024. Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025. Ketiga, pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.
Keempat, pelaksanaan berbagai stimulus saat Ramadan dan Lebaran, seperti diskon harga tiket pesawat, tarif tol, program diskon belanja (Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025), program pariwisata mudik Lebaran oleh Kementerian Pariwisata dan BUMN, serta stabilisasi harga pangan.
Kelima, pemerintah menyediakan stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP untuk pembelian properti dan kendaraan bermotor listrik (EV), subsidi atau pajak DTP motor listrik, dan PPh DTP untuk sektor padat karya. Keenam, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis. Ketujuh, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kedelapan, realisasi panen padi secara optimal, dengan produksi beras yang meningkat signifikan.
“Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” ungkap Prabowo.
Presiden juga menyoroti kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis yang dianggap mampu meningkatkan perputaran ekonomi di desa, kecamatan, dan kabupaten.
Prabowo menjelaskan program-program lain yang mendukung ketahanan pangan, optimalisasi BUMN melalui pembentukan dana investasi nasional bernama Danantara, hingga pengembangan sektor perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Energi kekuatan masa depan Indonesia,” paparnya.
Baca Juga: Netty Prasetiyani Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Presiden Prabowo
Selain itu, Prabowo juga menyinggung kebijakan lain seperti pembangunan kawasan industri dan KEK, revisi PP No. 5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha, keberlanjutan insentif pajak (Tax Holiday dan Tax Allowance), dan kebijakan tentang devisa hasil ekspor SDA yang wajib disimpan di bank dalam negeri selama 12 bulan.
Prabowo turut mengumumkan pembentukan bank emas yang akan diresmikan pada 26 Februari 2025. Bank ini dirancang untuk menciptakan ekosistem emas nasional.
“Emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Sekarang kita ingin punya bank khusus untuk emas di Indonesia. InsyaAllah kita akan resmikan tanggal 26 Februari,” kata Prabowo.
Ia juga menyampaikan kebijakan internasional pemerintah, seperti keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, aksesi ke OECD, penyelesaian CEPA dengan Kanada dan Uni Eropa, serta perluasan kerja sama perdagangan bebas untuk meningkatkan daya saing barang-barang Indonesia.
“Intinya adalah semacam free trade area, saling menurunkan tarif bagi barang-barang kedua pihak. Kita juga menjalankan terus pendaftaran ke OECD dan ingin secepatnya menyelesaikan kerjasama CEPA dengan Uni Eropa,” tutup Prabowo.
Sumber: fraksigerindra.id
