Jakarta, PR Politik – Rencana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk memanfaatkan 20 juta hektare hutan sebagai bagian dari program swasembada pangan dan energi mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Cindy Monica. Ia meminta Kemenhut untuk memastikan bahwa pembukaan lahan tersebut tidak mengancam keragaman hayati dan ekosistem, serta dilakukan melalui kajian dan analisis dampak lingkungan yang komprehensif.
“Fraksi Partai NasDem merekomendasikan analisis dampak lingkungan yang menyeluruh sebelum pelaksanaan program ini, serta kajian-kajian terkait feasibility study untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip sustainability (keberlanjutan),” ungkap Cindy dalam Rapat Kerja (Raker) dengan jajaran Kemenhut dan Badan Gambut di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (23/1/2025).
Cindy juga mengingatkan tentang target nasional pengurangan emisi karbon yang harus dicapai oleh Kemenhut. Ia khawatir bahwa pembukaan hutan untuk swasembada pangan justru akan menghambat pencapaian target tersebut. “Target nasional dalam pengurangan emisi karbon sebesar 31,89% pada tahun 2030 melalui kontribusi NDC (Nationally Determined Contributions) harus dipastikan tidak terhambat oleh pembukaan 20 juta hektare hutan, khususnya dalam pengelolaan lahan gambut dan hutan lindung yang rentan terhadap kerusakan ekosistem,” ujarnya.
Baca Juga: Boyman Harun Soroti Lambatnya Pembangunan Jalan Nasional di Ketapang, Kalimantan Barat
Anggota DPR dari Daerah Pemilih (Dapil) Sumatera Barat II ini juga menyoroti masalah konflik tenurial, seperti hak guna usaha (HGU) perkebunan yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di dapilnya. Menurutnya, Kemenhut sebaiknya melakukan evaluasi terhadap HGU sebelum diperpanjang. “Evaluasi mendalam untuk perpanjangan HGU dengan mengintegrasikan kriteria sosial lingkungan sangat penting agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat lokal. Setiap kali saya reses, ini selalu menjadi keluhan masyarakat,” ungkap legislator termuda dari Partai NasDem itu.
Cindy menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan Kemenhut dalam proses pemberian HGU, mengingat potensi konflik yang dapat merugikan ribuan kepala keluarga yang tinggal di sekitar lahan HGU. “Kemenhut harus memastikan transparansi dalam proses pemberian HGU serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi lahan, khususnya di daerah rawan konflik seperti Sumatera Barat,” ujarnya.
Data menunjukkan bahwa konflik tanah dengan korporasi HGU meningkat sebesar 18 kasus dalam setahun terakhir, yang berdampak pada sekitar 7.000 kepala keluarga. Hal ini menambah urgensi bagi Kemenhut untuk bertindak proaktif dalam menyelesaikan masalah yang ada dan melindungi hak-hak masyarakat lokal.
Sumber: fraksinasdem.org
