Jakarta, PR Politik – Ketua Kajian Strategis (KKS) Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sapto Waluyo, menegaskan bahwa perumusan sikap politik hukum pemilu PKS harus berakar kuat pada nilai-nilai Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Partai. Hal tersebut dinilai sebagai fondasi utama dalam membangun sistem demokrasi yang berkeadilan, konstitusional, serta berorientasi pada kemaslahatan bangsa.
Pandangan tersebut disampaikan dalam paparan bertema “Ekstraksi Nilai-Nilai Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Partai dalam Merumuskan Sikap Politik Hukum Pemilu PKS”. Materi ini dibedah dalam Forum Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS di Kantor DPTP PKS, Selasa (23/6).
Menurut Sapto Waluyo, pemilu tidak boleh semata-mata dipandang sebagai arena perebutan kekuasaan, melainkan harus diletakkan sebagai instrumen demokrasi untuk melahirkan kepemimpinan yang berintegritas, memperkuat sistem perwakilan, serta menjaga keutuhan bangsa.
“PKS memandang politik sebagai ikhtiar nilai yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah, profesionalisme, moderasi, dan etika publik. Karena itu, partai mendorong sistem politik yang lebih sederhana, berbiaya rendah, menjunjung supremasi hukum, serta didukung tata kelola partai yang bersih dan modern. Pemilu harus menjadi ruang demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedur formal yang rentan terhadap praktik transaksional dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, MPP PKS juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, jaminan netralitas dari aparatur negara, serta reformasi sistem kepartaian yang berbasis pada meritokrasi. Langkah-langkah ini dipandang krusial demi menguatkan iklim demokrasi yang mampu menghadirkan pemerintahan efektif dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Melalui konsolidasi gagasan ini, PKS berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan regulasi pemilu di Indonesia agar tidak terjebak dalam rutinitas formalitas lima tahunan semata, melainkan mampu bergerak ke arah substansi pemenuhan hak-hak publik.
“PKS berkomitmen terus mengawal terwujudnya sistem pemilu yang adil, sederhana, partisipatif, dan bermartabat sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan Indonesia Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat,” ucapnya memungkasi pernyataannya.
sumber : PKS
