Jakarta, PR Politik – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax. PKS menuntut agar setiap sirkuit penyesuaian harga komoditas energi strategis dieksekusi secara bertahap, transparan, serta wajib mengalkulasi draf ketahanan fiskal negara dan fluktuasi pergerakan harga minyak mentah dunia (ICP).
Ketua DPP PKS Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Dr. Ismail, menegaskan bahwa garis politik partainya tidak berada dalam posisi menolak prinsip penyesuaian harga energi secara kaku. Namun, ia melayangkan kritik tajam bahwa volume nominal dan mekanisme kejutan pada kenaikan Pertamax kali ini wajib dievaluasi total karena berpotensi melahirkan tekanan ekonomi horizontal yang hebat di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus meninjau kenaikan harga Pertamax yang dilakukan. Penyesuaian harga seharusnya dilakukan secara bertahap dengan mengevaluasi kesiapan fiskal dan harga minyak dunia, jangan langsung naik signifikan hampir sepertiga dari harga awal,” cetusnya dalam draf keterangan tertulis resminya, Kamis (11/6).
Menurut analisisnya, Kabinet Merah Putih sudah sepatutnya membongkar formulasi matematis penetapan harga BBM komersial secara transparan ke ruang publik. Langkah hibrida ini dinilai penting agar masyarakat memahami dasar fundamental kebijakan tersebut, sekaligus memastikan hadirnya barisan instrumen perlindungan sosial bagi entitas masyarakat kecil, kelompok kelas menengah rentan, serta pelaku UMKM daerah.
“PKS menolak besaran dan cara kenaikannya, bukan menolak prinsip penyesuaian harga secara mutlak. Pemerintah harus memastikan ada perlindungan bagi masyarakat yang terdampak,” imbuhnya mengunci doktrin pembelaan parpol.
Lebih mendalam, ia membongkar draf risiko terjadinya migrasi konsumsi massal secara horizontal dari para pengguna Pertamax Series beralih memburu BBM bersubsidi jenis Pertalite akibat disparitas harga yang terlalu menganga. Jika sirkuit perpindahan ini tidak dimitigasi secara taktis sejak hulu, kondisi tersebut diproyeksikan bakal menjebol pagu anggaran subsidi energi dan memicu sengkarut di sirkuit distribusi lapangan.
“Migrasi konsumen Pertamax Series ke Pertalite tidak akan terelakkan. Dampaknya bisa berupa peningkatan konsumsi BBM subsidi, potensi kelangkaan, hingga antrean di sejumlah daerah. Kelompok kelas menengah yang tidak memiliki akses terhadap bantuan sosial akan menjadi pihak yang paling terdampak,” paparnya mendiktekan draf ancaman kelangkaan energi.
Di samping melayangkan draf kritik ekonomi, PKS mendorong pemerintah pusat untuk mengonversi momentum krisis bensin ini sebagai batu loncatan untuk mempercepat draf peta jalan (roadmap) ketahanan energi nasional serta akselerasi transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.
Ismail mendesak birokrasi kementerian terkait untuk tancap gas melakukan elektrifikasi pada moda transportasi umum, serta memperkukuh arsitektur infrastruktur pendukung kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) domestik secara massal.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali insentif kendaraan listrik serta mendorong agar pengadaan kendaraan dinas pemerintah mengarah pada kendaraan listrik, bukan kendaraan berbasis bensin maupun hybrid,” tegasnya melayangkan draf tuntutan radikal operasional birokrasi.
Menutup draf rilis siber lingkungan hidupnya, PKS meminta proyek pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) digenjot secara agresif di berbagai wilayah Indonesia. Langkah hibrida ini dinilai menjadi draf solusi jangka panjang agar ekosistem kendaraan listrik kian matang, sehingga masyarakat mengantongi alternatif moda transportasi yang jauh lebih efisien, hemat, berkelanjutan, serta bersih dari draf polusi udara.
“Percepatan elektrifikasi harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur pendukung, termasuk memperluas jaringan SPKLU di berbagai wilayah Indonesia,” pungkasnya memastikan langkah pengawasan partainya di parlemen berjalan tanpa kompromi.
sumber : Kemnaker RI
