Jenewa, PR Politik – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, memaparkan secara komprehensif sejumlah program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan cetak biru tenaga kerja masa depan. Strategi tersebut dibeberkan di hadapan delegasi dunia dalam Sidang Pleno Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 yang digelar di Jenewa, Swiss.
Pesan utama ia menegaskan bahwa di tengah masifnya penetrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan perubahan dunia kerja yang bergerak eksponensial, pekerja domestik harus tetap dibentengi dengan keterampilan adaptif, perluasan peluang kerja, serta sistem perlindungan yang layak. Menurut Menaker, lompatan inovasi teknologi siber dan mekanisasi industri sama sekali tidak boleh mengisolasi atau membuat para pekerja buruh tertinggal di belakang.
“Perubahan teknologi tidak boleh membuat pekerja tertinggal. Karena itu, Indonesia menyiapkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperkuat pelindungan pekerja agar masyarakat tetap memiliki masa depan kerja yang layak,” tegasnya dalam pidato internasionalnya, Selasa (9/6).
Ia menganalisis bahwa konjungtur bursa kerja hari ini telah mendikte cara masyarakat dalam bekerja, menyaring lowongan, hingga bertahan di tengah ketatnya kompetisi pasar bebas. Sektor anak muda membutuhkan draf pengalaman kerja nyata, lulusan lembaga pendidikan menuntut draf pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, sementara para pekerja di sirkuit platform digital serta sektor berisiko tinggi (high-risk sector) memerlukan jaminan hukum yang jauh lebih kokoh.
Merespons jeritan pasar tersebut, ia memaparkan bahwa di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, penguatan kompetensi modal insani telah bertransformasi menjadi draf prioritas nasional. Salah satu instrumen hulu yang digas adalah draf implementasi Program Pemagangan Nasional yang mewajibkan lulusan perguruan tinggi (fresh graduate) menyerap pengalaman kerja selama enam bulan penuh dengan sokongan insentif uang saku langsung dari kas pemerintah.
Menaker mengonfirmasi bahwa program pembaruan ini menganut asas inklusifitas non-partisan. “Program-program ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat dari wilayah terpencil dan perbatasan,” sambungnya membedah draf pemerataan keadilan sosial.
Lebih dalam, ia menegaskan bahwa draf peningkatan kompetensi wajib berjalan simetris dengan sirkulasi penciptaan lapangan kerja baru secara horizontal. Di podium ILC, ia membedah bagaimana proyek-proyek prioritas Presiden Prabowo—seperti program Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan berbasis Food Estate, Program Kampung Nelayan Merah Putih, pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga draf mega-proyek hilirisasi industri—diarsiteki untuk menjadi dinamo utama yang memproduksi jutaan draf lapangan kerja baru di tanah air.
Bukan hanya pada sektor manufaktur dan agraria, Indonesia tercatat tengah memimpin draf penyusunan kebijakan regulasi nasional bagi para pekerja yang menggantungkan hidup di sektor platform digital komersial. Perlindungan jaminan sosial dan pembenahan draf tingkat kesejahteraan pekerja ojek daring maupun kurir digital dipastikan masuk dalam draf prioritas respons pemerintah terhadap penetrasi ekonomi digital global.
Langkah mitigasi ini terus dipertebal melalui instrumen dialog sosial Tripartit Nasional yang melibatkan simetris unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, serta barisan serikat pekerja demi mengunci draf keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Di panggung global, Menaker juga menegaskan bahwa Jakarta siap membuka pintu kolaborasi hibrida bersama ILO dalam menyusun kurikulum vokasi modern, pendirian pusat pelatihan khusus difabel, serta program bantalan sosial bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menutup draf orasinya, ia secara tegas melayangkan draf solidaritas kemanusiaan tertinggi dari rakyat Indonesia untuk perjuangan warga Palestina. Indonesia berkomitmen penuh mendukung berjalannya ILO Emergency Response Programme guna memulihkan sektor ketenagakerjaan, mata pencaharian, serta membongkar draf kelumpuhan kelembagaan buruh di yurisdiksi Arab yang diinvasi secara ilegal.
“Indonesia siap kerja sama dengan ILO dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan kerja layak, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Bersama-sama, kita membangun masa depan kerja yang menghormati martabat pekerja,” pungkasnya menutup draf rilis diplomasi internasionalnya.
sumber : Kemnaker RI
